NOVYAN, ALIF FARY and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2019) TINJAUAN YURIDIS CALON KEPALA DAERAH YANG BERSTATUS TERSANGKA MENJADI KEPALA DAERAH (STUDI KASUS TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018). _017 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ALIF FARY N. 017-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text ALIF FARY N. 017-abstrak.pdf Download (62kB)
	Text ALIF FARY N. 017-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text ALIF FARY N. 017-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text ALIF FARY N. 017-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (70kB)
	Text ALIF FARY N. 017-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text ALIF FARY N. 017-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text ALIF FARY N. 017-dapus.pdf Download (116kB)

Abstract

Pilkada Serentak Tahun 2018 telah usai diselenggarakan di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik adalah banyaknya calon kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Setidaknya terdapat sembilan calon kepala daerah yang berstatus tersangka korupsi dan harus ditahan
untuk penyidikan lebih lanjut. Terhadap fenomena ini terjadi diskursus terkait keabsahan status calon kepala daerah tersangka dalam tahapan Pilkada. Di mata masyarakat calon kepala daerah yang berstatus tersangka ini telah kehilangan legitimasi moral untuk menjadi pemimpin daerah ideal. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1)
bagaimana kedudukan hukum calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam proses pemilihan kepala daerah dan (2) bagaimana konsekuensi hukum calon kepala daerah terpilih dengan status tersangka dilantik menjadi kepala daerah.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Adapun metode untuk menganalisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum calon kepala daerah berstatus tersangka dalam proses pemilihan kepala daerah adalah sah sebagai peserta Pilkada, tidak dapat mengundurkan diri, dan tidak dapat diganti. Penetapan status tersangka bukanlah salah satu alasan yang dapat membuat
pencalonan batal sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Terhadap calon kepala daerah terpilih dengan status tersangka, konsekuensi hukumnya adalah, pertama tetap dilantik sebagai kepala daerah. Kedua, bila penetapan tersangka disertai dengan penahanan, maka setelah dilantik segera untuk diberhentikan sementara. Ketiga, setelah adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, apabila dinyatakan bersalah akan diberhentikan sebagai kepala daerah dan bila tidak terbukti bersalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan diaktifkan kembali sebagai kepala daerah.
Kata Kunci: Pilkada Serentak, Calon Kepala Daerah, Status Tersangka

Actions (login required)

View Item