Magfiroh, Nuzulul and Warsono, Hardi (2026) PERAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES AGENDA SETTING DALAM FENOMENA VIRAL-BASED POLICY (STUDI KASUS: REVISI UU PILKADA DI KOTA SEMARANG). Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

	Text Nuzulul Magfiroh_14020122140045_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (545kB)
	Text Nuzulul Magfiroh_14020122140045_Bab 1.pdf - Submitted Version Download (762kB)
	Text Nuzulul Magfiroh_14020122140045_Bab 2.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Nuzulul Magfiroh_14020122140045_Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (630kB)
	Text Nuzulul Magfiroh_14020122140045_Bab 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text Nuzulul Magfiroh_14020122140045_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (249kB)
	Text Nuzulul Magfiroh_14020122140045_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena viral-based policy, yaitu kondisi di
mana kebijakan publik dipicu oleh isu yang menjadi viral di media sosial. Kasus
Revisi UU Pilkada pada Agustus 2024 menunjukkan peran krusial media sosial
sebagai ruang diskursus publik yang mampu memengaruhi agenda kebijakan
nasional hingga ke tingkat daerah, termasuk di Kota Semarang. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam proses agenda setting
kebijakan tersebut melalui perspektif aktor kebijakan dan masyarakat di Kota
Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan
pendekatan teori Multiple Streams Framework (MSF) dari John W. Kingdon.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber
dari DPRD Kota Semarang, KPU Kota Semarang, media pers lokal, dan mahasiswa
aktivis, serta diperkuat dengan observasi digital dan penarikan data digital
(crawling data) pada platform X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
problem stream, percakapan publik di media sosial meningkatkan visibilitas isu
Revisi UU Pilkada dan membentuk perhatian publik terhadap isu tersebut. Namun
demikian, sebagian aktor kelembagaan di tingkat lokal menilai bahwa isu tersebut
tidak secara langsung menjadi persoalan yang mendesak bagi masyarakat setempat.
Dalam policy stream, terdapat dua opsi berkembang dalam ruang diskursus publik
di media sosial, yakni antara melanjutkan atau membatalkan wacana revisi DPR RI
dengan tetap patuh pada Putusan MK. Pada political stream, meningkatnya
perhatian publik di ruang digital turut mendorong munculnya respons politik dari
aktor lokal, seperti penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat. Dinamika
tersebut berkontribusi pada meningkatnya perhatian politik terhadap isu Revisi UU
Pilkada yang pada akhirnya berujung pada pembatalan pengesahan revisi undangundang tersebut di tingkat nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media
sosial berfungsi sebagai katalisator utama yang membuka peluang jendela
kebijakan dengan menyatukan ketiga arus, sehingga mampu mengubah agenda
pemerintah secara reaktif. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi pemerintah
untuk memperkuat kapasitas social media listening sebagai instrumen penjaringan
aspirasi yang proaktif, serta menyeimbangkan responsivitas digital dengan kajian
teknokratis yang mendalam guna menjaga kualitas kebijakan publik.
Kata kunci: Media Sosial, Agenda Setting, Viral Based Policy, RUU Pilkada,
Multiple Streams Framework
89 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item