IRWANSYAH, IRWANSYAH and Susilowati, Etty and Lestari, Sartika Nanda (2018) KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN). _063 Dagang 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text IRWANSYAH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (735kB)
	Text IRWANSYAH_ABSTRAK.pdf Download (281kB)
	Text IRWANSYAH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text IRWANSYAH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (486kB)
	Text IRWANSYAH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text IRWANSYAH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB)
	Text IRWANSYAH_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text IRWANSYAH_DAFPUS.pdf Download (294kB)

Abstract

Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan pelayanan publik demi memajukan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Namun di sisi lain masalah kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai saat ini belum memberikan kepastian hukum, hal ini terjadi akibat perbedaan pemahaman mengenai BUMN berbentuk Perum (Perusahaan Umum) dengan BUMN berbentuk Persero (Perseroan), yang disebabkan karena adanya inkonsistensi antara Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah kepailitan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan subjek kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan untuk mengetahui akibat hukum pernyataan pailit terhadap suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : pertama, kedudukan subjek kepailitan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perum (Perusahaan Umum) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero (Perseroan) memiliki perbedaan dalam pengajuan permohonan kepailitannya, BUMN berbentuk Persero permohonan kepailitannya tidak diajukan oleh Menteri Keuangan seperti halnya pada BUMN berbentuk Perum, karena kepemilikan modal yang dimiliki serta tujuan dari pembentukan kedua bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berbeda sama lain, sehingga seharusnya proses serta prosedur dalam kepailitannya juga berbeda. Kedua, pailitnya suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menimbulkan berbagai akibat, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan kehilangan “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit, diputusnya perjanjian-perjanjian dengan pihak lain yang bisa menimbulkan kerugian kedua belah pihak, tidak beroperasinya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengakibatkan pekerja BUMN kehilangan sumber penghasilan akibat adanya pemutusan hubungan kerja, hingga mengakibatkan para pemegang saham baik Pemerintah maupun pihak lain kehilangan haknya atas saham-saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. maka dari itu banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum dipailitkannya suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga dipailitkannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memberikan manfaat bagi semua pihak.
Kata kunci : Kepailitan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Keuangan Negara.

Actions (login required)

View Item