SARI, ATALIE HENZA NANDIYA and Mahmudah, Siti and Suharto, R. Suharto (2018) PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TUGAS KURATOR BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA (STUDI KASUS: Putusan Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015). _058 Dagang 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ATALIE HENZA NANDIYA SARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text ATALIE HENZA NANDIYA SARI_ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text ATALIE HENZA NANDIYA SARI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text ATALIE HENZA NANDIYA SARI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text ATALIE HENZA NANDIYA SARI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text ATALIE HENZA NANDIYA SARI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text ATALIE HENZA NANDIYA SARI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text ATALIE HENZA NANDIYA SARI_DAFPUS.pdf Download (173kB)

Abstract

Kurator adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh hukum kepailitan, untuk mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pernyataan pailit dinyatakan terhadap Debitor. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator seringkali mengalami hambatan berupa tuntutan yang dilakukan oleh para pihak dalam kepailitan, yang dapat berupa tuntutan perdata maupun tuntutan pidana. Tuntutan tersebut dapat dibantah oleh Kurator apabila dalam menjalankan tugasnya memegang teguh itikad baik, yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Kurator ketika dituntut oleh para pihak dalam kepailitan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas kurator dalam kepailitan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap Kurator yang dituntut ketika melaksanakan tugasnya dalam Putusan Nomor 406 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Penelitian hukum ini mengunakan jenis penulisan hukum yuridis normatif dengan mengunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan dengan deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas Kurator wajib memegang teguh asas itikad baik, sejak mulai penunjukan/ pengangkatannya, saat melaksanakan tugas, hingga kepailitan berakhir, yang tercermin dengan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu dalam Undang-undang Kepailitan. Dalam penerapan Prinsip Independensi tersebut diperlukan perlindungan hukum terhadap Kurator. Perlindungan tersebut memiliki dua jenis yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Undang-undang Kepailitan berupa kewenangan yang dimiliki Kurator. Sementara perlindungan hukum represif adalah dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945, Pasal 50 KUHP, serta dalam aturan-aturan organisasi￾organisasi Kurator yang ada di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Kurator, Hukum Kepailitan

Actions (login required)

View Item