Atthoriq, Novan and Santoso, R. Slamet (2026) EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUDUS NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PENGADUAN INTERAKTIF LINTAS SEKTORAL. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Novan Atthoriq_14020122130092_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text Novan Atthoriq_14020122130092_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (711kB)
	Text Novan Atthoriq_14020122130092_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (631kB)
	Text Novan Atthoriq_14020122130092_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (672kB)
	Text Novan Atthoriq_14020122130092_BAB 4.pdf - Submitted Version Download (24kB)
	Text Novan Atthoriq_14020122130092_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (156kB)
	Text Novan Atthoriq_14020122130092_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (780kB)

Abstract

Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya transformasi digital dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya melalui sistem pengaduan berbasis
aplikasi yang mencakup SP4N-Lapor, Lapor Gub, serta Wadul K1 dan K2 yang terintegrasi
dalam aplikasi Kudus Sehat. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain,
banyak aduan yang belum ditanggapi oleh OPD, terjadi keterlambatan respon aduan, dan
respon pengguna aplikasi kudus sehat yang kurang puas. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 37 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Sistem Pengaduan Interaktif Lintas Sektoral serta menganalisis
faktor penghambat dalam proses evaluasi kebijakannya. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Evaluasi kebijakan dianalisis menggunakan
teori Bridgman dan Davis dengan indikator input, process, output, dan outcome, sementara
faktor penghambat evaluasi dianalisis menggunakan teori William N. Dunn. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada indikator process, output, dan outcome, kebijakan pengelolaan
sistem pengaduan telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan transformasi layanan ke
platform digital, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta adanya dampak positif berupa
peningkatan kepastian informasi pelayanan publik. Namun, pada indikator input masih
ditemukan keterbatasan sumber daya manusia dan ketidakkonsistenan alokasi anggaran antar
OPD. Selain itu, hambatan evaluasi kebijakan muncul pada aspek penetapan target kinerja
respon aduan 1x24 jam yang belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini merekomendasikan
penguatan sumber daya dan penyesuaian target kinerja yang lebih realistis guna meningkatkan
efektivitas pengelolaan sistem pengaduan interaktif lintas sektoral di Kabupaten Kudus.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Sistem Pengaduan, Transformasi Digital
82 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item