Muzakki, Nawal Sabil and Astrika, Lusia (2026) EVALUASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF PENJAMINAN HAK DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA PERUSAHAAN GARMEN PT X DI KABUPATEN JEPARA PADA TAHUN 2023 – 2024. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text NAWAL SABIL MUZAKKI_140101221300094_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text NAWAL SABIL MUZAKKI_140101221300094_BAB I.pdf - Submitted Version Download (3MB)
	Text NAWAL SABIL MUZAKKI_140101221300094_BAB II.pdf - Submitted Version Download (3MB)
	Text NAWAL SABIL MUZAKKI_140101221300094_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text NAWAL SABIL MUZAKKI_140101221300094_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (3MB)
	Text NAWAL SABIL MUZAKKI_140101221300094_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (3MB)
	Text NAWAL SABIL MUZAKKI_140101221300094_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar fundamental dalam
pembangunan nasional karena secara langsung memengaruhi stabilitas ekonomi,
kesejahteraan masyarakat, serta kualitas kehidupan sosial. Dalam konteks dinamika
pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif, isu-isu seperti perlindungan hak
pekerja, hubungan industrial, dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan yang efektif
menjadi semakin krusial untuk diperhatikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan
pada perusahaan garmen PT X di Kabupaten Jepara serta menilai sejauh mana
regulasi nasional dan kebijakan perusahaan mampu menjamin perlindungan hak
dan kesejahteraan pekerja. Menggunakan metode kualitatif deskriptif mengunakan
teori James Anderson tentang evaluasi kebijakan sistematis melalui wawancara
mendalam, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini menggambarkan secara
empiris pelaksanaan hak-hak pekerja dalam konteks industri manufaktur.
Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi sejumlah
kewajiban normatif seperti pembayaran upah sesuai UMK, pendaftaran BPJS,
penyediaan alat keselamatan kerja, serta pengakuan serikat pekerja. Namun,
pemenuhan tersebut masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada
kesejahteraan substantif. Upah belum mencerminkan kehidupan layak, budaya K3
belum kuat, hak cuti jarang digunakan karena tekanan produksi, dan serikat pekerja
belum sepenuhnya independen.
Penelitian menegaskan adanya kesenjangan antara norma regulatif dan
realitas implementasi di lapangan. Studi ini memberikan kontribusi dengan
menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada regulasi, tetapi pada
lemahnya pengawasan dan ketimpangan relasi kuasa. Implikasi praktis penelitian
menekankan perlunya penguatan pengawasan substantif, peningkatan kapasitas
serikat pekerja, serta perbaikan kebijakan.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Hak Pekerja, Kesejahteraan,
Ketenagakerjaan, Industri Garmen.
No.51 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item