Perdana, Rizka Yoan and Sardini, Nur Hidayat (2026) UNIVERSAL SUFFRAGE DI TENGAH VOLATILITAS DATA PEMILIH: STUDI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PILKADA DKI JAKARTA 2024. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text RIZKA YOAN PERDANA_14010122130103_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (559kB)
	Text RIZKA YOAN PERDANA_14010122130103_BAB I.pdf - Submitted Version Download (245kB)
	Text RIZKA YOAN PERDANA_14010122130103_BAB II.pdf - Submitted Version Download (635kB)
	Text RIZKA YOAN PERDANA_14010122130103_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (567kB)
	Text RIZKA YOAN PERDANA_14010122130103_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (22kB)
	Text RIZKA YOAN PERDANA_14010122130103_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (27kB)
	Text RIZKA YOAN PERDANA_14010122130103_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hak untuk memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang menuntut
jaminan kesetaraan melalui prinsip universal suffrage. Dalam kontestasi elektoral,
tahapan pemutakhiran data pemilih menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan
prinsip tersebut, karena dari sinilah hak pilih warga negara diakui dan difasilitasi
oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan
pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 mampu menjamin
universal suffrage, mengidentifiasi tantangan dan temuan dugaan kesalahan tata
cara dan prosedur, serta menganalisis strategi pengawsan yang dikembangkan oleh
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
eksplanatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan
dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari komisioner KPU dan
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, staf teknis Bawaslu, Pantalih, serta Pemilih Pilkada
DKI Jakarta 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural,
pemutakhiran data pemilih telah berupaya menjamin universal suffrage melalui
mekanisme yang berlapis, mulai dari coklit door to door hingga tersedianya jaring
pengaman berupa DPTb dan DPK yang mengakomodasi 9.709 pemilih. Formulir
pendataan pemilih juga tidak termuat kategorisasi identitas yang bersifat
diskriminatif. Namun, secara substantif, penerapan prinsip de jure yang menjadikan
dokumen kependudukan sebagai satu-satunya basis penetapan status pemilih
menyimpan celah tersendiri. Tanpa pembaruan dokumen kependudukan yang
memadai dari masyarakat, pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
berisiko tetap tercantum atau justru tidak tercantum dalam daftar pemilih. Dari sisi
tantangan, tingginya mobilitas penduduk DKI Jakarta menjadi sumber utama
volatilitas data pemilih, yang disertai dengan temuan dugaan kesalahan tata cara
dan prosedur seperti penempelan stiker coklit tanpa verifikasi faktual hingga
dugaan pelimpahan tugas Pantarlih kepada orang lain. Dalam menghadapi
keterbatasan personel, Bawaslu mengembangkan dua strategi pengawasan, yakni
pengawasan melekat dan pengawasan partisipatif yang diwujudkan melalui SKPP,
P2P, dan Bawaslu Goes to Campus. Meski demikian, efektivitas pengawasan
partisipatif masih terkendala oleh lemahnya komitmen kader, apatisme masyarakat,
dan absennya sistem monitoring dan evaluasi oleh Bawaslu pasca kegiatan.
Kata Kunci: Universal Suffrage, Pemutakhiran Data Pemilih, Volatilitas Data
Pemilih, Pilkada DKI Jakarta 2024, Pengawasan Melekat, Pengawasan Partisipatif
No.47 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item