SILAEN, GRACE SELLA MANDIRI and Budiharto, Budiharto and Prananingtyas, Paramita (2018) PEMENUHAN PRINSIP PKPU DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU OLEH KREDITOR TERHADAP DEBITOR BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS YANG SOLVEN (STUDI KASUS PADA PT FIRST MEDIA VS ACROSSASIA LIMITED). _044 DG 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text GRACE SELLA MANDIRI SILAEN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text GRACE SELLA MANDIRI SILAEN_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text GRACE SELLA MANDIRI SILAEN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text GRACE SELLA MANDIRI SILAEN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	Text GRACE SELLA MANDIRI SILAEN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text GRACE SELLA MANDIRI SILAEN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text GRACE SELLA MANDIRI SILAEN_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text GRACE SELLA MANDIRI SILAEN_DAFPUS.pdf Download (58kB)

Abstract

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pailit kepada suatu perusahaan berbadan hukum asing yang tidak memiliki kantor pusat di Indonesia yaitu AcrossAsia Limited atas permohonan PKPU yang diajukan oleh PT First Media Tbk, perusahaan berbadan hukum Indonesia sebagai kreditor satu-satunya atau tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme PKPU terhadap badan usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip PKPU sesuai dengan UUK-PKPU.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normaif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini mekanisme PKPU badan usaha asing di Indonesia belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang￾undangan. Bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip PKPU dalam putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada AcrossAsia Limited menyimpang dari syarat dan ketentuan yang diatur yaitu Pasal 224 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 235 ayat (1), Pasal 290, Pasal 293 dan Pasal 245 UUK-PKPU. Selain itu, putusan pailit tersebut menimbulkan suatu masalah yang berkenaan dengan yurisdiksi negara asing.
Kata Kunci: Badan Hukum Asing, PKPU, Pailit, Yurisdiksi.

Actions (login required)

View Item