SARI, DYAH AYU ANDINI PERMATA and Saptono, Hendro and Lestari, Sartika Nanda (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. _040 DG 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DYAH AYU ANDINI PERMATA SARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text DYAH AYU ANDINI PERMATA SARI_ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text DYAH AYU ANDINI PERMATA SARI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text DYAH AYU ANDINI PERMATA SARI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text DYAH AYU ANDINI PERMATA SARI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB)
	Text DYAH AYU ANDINI PERMATA SARI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text DYAH AYU ANDINI PERMATA SARI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text DYAH AYU ANDINI PERMATA SARI_DAFPUS.pdf Download (52kB)

Abstract

Salah satu tanda modernisasi masyarakat dunia, termasuk Indonesia adalah adanya perkembangan alat pembayaran yang semakin pesat dan maju. Alat pembayaran dalam bentuk uang logam dan kertas konvensional, sekarang berkembang dalam bentuk alat pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu alat pembayaran elektronik adalah dengan menggunakan kartu uang elektronik (e-money). Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Nilai uang tersebut digunakan sebagai alat pembayaran namun bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Kartu uang elektronik (e-money) tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi Personal Identification Number (PIN) ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank. Hal tersebut memungkinkan kartu dapat dipindahtangankan dan bisa dipakai siapapun selama saldo masih mencukupi.
Terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu kedudukan hukum penerbit uang elektronik dalam sistem penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (e-money) ketika mengalami kerugian.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang digunakan untuk mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian kedudukan hukum penerbit uang elektronik dapat dilihat dari penerbit sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan uang elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia, kedudukan hukum penerbit uang elektronik menurut hubungan penerbit dengan pengguna uang elektronik berdasarkan perjanjian antara pemegang dan penerbit adalah sebagai salah satu pihak dalam perjanjian yang hak dan kewajibannya diatur dalam perjanjian tersebut dan penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki kedudukan hukum sebagai pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik dapat dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara preventif serta dapat diselesaikan dengan upaya penyelesaian secara represif yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
Kata Kunci : E-money, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item