Yusa, Chairunnisa Rahimah and Warsono, Hardi (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN MELALUI KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL DI TANAH TINGGI JAKARTA PUSAT. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text CHAIRUNNISA RAHIMAH YUSA_14020122120010_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text CHAIRUNNISA RAHIMAH YUSA_14020122120010_BAB I.pdf - Submitted Version Download (3MB)
	Text CHAIRUNNISA RAHIMAH YUSA_14020122120010_BAB II.pdf - Submitted Version Download (734kB)
	Text CHAIRUNNISA RAHIMAH YUSA_14020122120010_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (11MB)
	Text CHAIRUNNISA RAHIMAH YUSA_14020122120010_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (143kB)
	Text CHAIRUNNISA RAHIMAH YUSA_14020122120010_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (149kB)
	Text CHAIRUNNISA RAHIMAH YUSA_14020122120010_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Permukiman kumuh di perkotaan merupakan persoalan struktural yang menuntut
pendekatan kebijakan inovatif. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan
peningkatan kualitas permukiman melalui program Konsolidasi Tanah Vertikal
(KTV) "Rumah Cinta Damai" di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat yang
merupakan sebuah pilot project yang mentransformasi kawasan permukiman
kumuh padat menjadi hunian vertikal layak huni dengan kepastian hukum
kepemilikan bagi warga terdampak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam,
observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan berpijak
pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2019, sementara faktor pendorong dan penghambat dianalisis
menggunakan kerangka teori Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa program KTV berhasil meningkatkan kualitas hunian melalui
serangkaian tahapan, meliputi penyiapan masyarakat secara intensif, pembentukan
kelembagaan berbasis komunitas, distribusi unit hunian berdasarkan Nilai
Proporsional Persentase (NPP), serta kolaborasi multipihak antara pemerintah,
swasta, dan masyarakat. Faktor pendorong implementasi mencakup kejelasan
standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya yang memadai, koordinasi
antarinstansi yang solid, serta pendekatan persuasif para pelaksana di lapangan.
Adapun faktor penghambat yang ditemukan meliputi komunikasi kebijakan yang
belum mampu menjembatani kesenjangan pemahaman (knowledge gap) pada
masyarakat, tumpang tindih program, ketergantungan terhadap dana CSR, serta
belum tersedianya Petunjuk Teknis khusus pelaksanaan KTV. Penelitian ini
merekomendasikan penyusunan regulasi teknis yang komprehensif, penguatan
skema pembiayaan berkelanjutan, serta pembangunan sistem monitoring dan
evaluasi pasca-konstruksi yang terstruktur.
Kata Kunci: Konsolidasi Tanah Vertikal, Peningkatan Kualitas Permukiman,
Implementasi Kebijakan, Permukiman Kumuh, Hunian Vertikal, Jakarta Pusat
No.80 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item