Faishal, Mirza Agus and Setiyono, Budi and Yuniningsih, Tri (2024) Redesign Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Di Kabupaten Pemalang Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text SAMPUL.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (13MB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text BAB V.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (1MB)

Abstract

Kebijakan alokasi anggaran kelurahan merupakan strategi pemerintah dalam
mengoptimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di tingkat kelurahan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk
memperkuat pemerintahan lokal, mendorong partisipasi masyarakat, serta
mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di tingkat kelurahan. Dalam
implementasinya, kebijakan alokasi anggaran di Kabupaten Pemalang
memperhatikan kebutuhan spesifik setiap kelurahan, seperti jumlah penduduk,
luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan jumlah RT dan RW. Proses
penyaluran dana melibatkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas untuk
memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan prioritas yang telah
ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif
berdasarkan studi kasus di Kabupaten Pemalang. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan pengumpulan
dokumen terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
design kebijakan alokasi anggaran kelurahan di Kabupaten Pemalang tidak tepat
berdasarkan teori Birkland, 2011, dari 5 elemen hanya 1 yang bisa dikatakan
tepat yaitu the target of the policy. Pada implementasinya dalam pengalokasian
anggaran kelurahan tidak mempertimbangkan komponen penyusun alokasi
anggaran, hal tersebut ditunjukkan tidak linearnya alokasi anggaran terhadap
komponen penyusun berdasarkan analisis korelasi pearson. Sehingga usulan
redesign dari penelitian ini adalah memberikan indeks kewilayahan berdasarkan
komponen penyusun dan alokasi anggaran yang sudah diamanatkan.
Kata Kunci: Redesign Kebijakan, Alokasi Anggaran Kelurahan, Keuangan.

Actions (login required)

View Item