RAMADHAN, TIRTA RIZKY and Sularto, RB. Sularto and Rozah, Umi (2020) UNDERCOVER INVESTIGATION TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA . _PDN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text TIRTA Rizky Ramadhan - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (875kB)
	Text TIRTA Rizky Ramadhan - abstrak.pdf Download (348kB)
	Text TIRTA Rizky Ramadhan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (646kB)
	Text TIRTA Rizky Ramadhan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (692kB)
	Text TIRTA Rizky Ramadhan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB)
	Text TIRTA Rizky Ramadhan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (593kB)
	Text TIRTA Rizky Ramadhan - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text TIRTA Rizky Ramadhan - dapus.pdf Download (580kB)

Abstract

Pemberantasan peredaran gelap narkotika tentunya memerlukan peran aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan profesional dalam melaksanakan tugas penegakan hukum untuk memberantas jaringan narkotika yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara. Selain itu para penegak hukum, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan perkara narkotika dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab haruslah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang serta mampu mengendalikan diri untuk tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya atau melakukan penyalahgunaan kewenangan.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis perbuatan penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang termasuk sebagai tindak pidana dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap penyidik dalam penanganan perkara narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan
dapat disimpulkan bahwa: 1. Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang merupakan kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang diancam dengan sanksi pidana. 2. Pemberlakuan sanksi pidana Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN
dan Kepala kejaksaan negeri setempat yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, menunjukkan penegakan hukum diberlakukan tidak hanya kepada pelaku tindak pidana narkotika, melainkan juga kepada para penegak hukum yang mengabaikan tanggung jawabnya dan menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang.
Kata kunci : Penyidik, Narkotika

Actions (login required)

View Item