UMNIYYATUL, MUJAHIDAH and Prabandari, Adya Paramita and Susetyorini, Peni (2020) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEJAHATAN PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA (AIRCRAFT HIJACKING) PESAWAT AFRIQIYAH AIRWAYS FLIGHT 209 BERDASARKAN KONVENSI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL. _HI 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Mujahidah Umniyyatul - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (753kB)
	Text Mujahidah Umniyyatul - abstrak.pdf Download (339kB)
	Text Mujahidah Umniyyatul - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (690kB)
	Text Mujahidah Umniyyatul - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (735kB)
	Text Mujahidah Umniyyatul - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text Mujahidah Umniyyatul - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (691kB)
	Text Mujahidah Umniyyatul - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text Mujahidah Umniyyatul - dapus.pdf Download (477kB)

Abstract

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, dunia penerbangan berkembang dengan pesat. Berkaitan dengan semakin banyaknya pesawat udara, maka diikuti pula dengan semakin banyaknya kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu tindakan kejahatan di dalam pesawat udara. Salah satu kejahatan di bidang penerbangan adalah pembajakan pesawat udara (aircraft hijacking), yang pernah terjadi pada pesawat dengan penerbangan domestik asal Libya yaitu Pesawat Afriqiyah Airways Airbus A320-214, dengan nomor penerbangan 209 di tahun 2016. Seiringan dengan adanya kasus tersebut timbul permasalahan terkait bagaimana pertanggungjawaban Afriqiyah Airways selaku maskapai penerbangan kepada penumpang dan bagaimana penyelesaian hukum yang tepat berdasarkan konvensi penerbangan sipil internasional.
Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan pustaka yang berhubungan dengan ketentuan internasional sehubungan dengan pertanggungjawaban pihak maskapai penerbangan dan penyelesaian hukum berdasarkan konvensi penerbangan sipil internasional. Berdasarkan Konvensi Warsawa 1929 dan Protokol Den Haag 1955, salah satu kewajiban maskapai penerbangan setelah terjadi suatu kejahatan pembajakan pesawat udara adalah bertanggungjawab apabila timbul kerugian terhadap penumpang dengan cara memberikan ganti rugi secara materiil kepada penumpang yang jumlahnya telah diatur dalam Konvensi Warsawa 1929, sedangkan mengenai penyelesaian hukum kasus pembajakan pesawat udara, Konvensi Tokyo 1963 dan Konvensi Den Haag 1970 mengatur bahwa negara yang berhak mengadili pelaku adalah negara pendaftar pesawat. Dalam perkembangannya, pembajakan dikategorikan sebagai “delict jure gentium” atau tindak pidana yang dikutuk oleh seluruh umat manusia yang berarti setiap negara dapat mengadili pelaku pembajakan tersebut.
Kata Kunci: Pesawat Udara, Pembajakan, Konvensi Penerbangan Sipil Internasional

Actions (login required)

View Item