Permana, Muhammad Zacky and Alfirdaus, Laila Kholid (2026) ADVOKASI KELOMPOK KEPENTINGAN DAN PENATAAN RUANG: PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Zacky Permana_14010122140182_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text Muhammad Zacky Permana_14010122140182_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (393kB)
	Text Muhammad Zacky Permana_14010122140182_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (293kB)
	Text Muhammad Zacky Permana_14010122140182_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (573kB)
	Text Muhammad Zacky Permana_14010122140182_BAB 4.pdf - Submitted Version Download (207kB)
	Text Muhammad Zacky Permana_14010122140182_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (256kB)
	Text Muhammad Zacky Permana_14010122140182_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (517kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik advokasi yang dilakukan
paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Kota Semarang
dalam konteks penataan ruang. Meskipun penataan PKL telah diatur melalui
kebijakan formal seperti Peraturan Daerah dan Surat Keputusan lokasi, dalam
praktiknya terdapat dinamika relasi antara paguyuban dan pemerintah yang tidak
sepenuhnya berlangsung melalui mekanisme formal. Penelitian ini memposisikan
advokasi bukan sekadar sebagai penyampaian aspirasi, melainkan sebagai strategi
kekuasaan yang dijalankan dalam arena politik informal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus paguyuban dan pihak
terkait, observasi lapangan, serta dokumentasi kebijakan, kemudian dianalisis
menggunakan teknik analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa paguyuban PKL memanfaatkan kapital
sosial berupa jaringan relasi dengan aparat dan aktor birokrasi, serta kapital ekonomi
yang bersumber dari kontribusi aktivitas ekonomi kawasan, sebagai instrumen dalam
proses negosiasi penataan ruang. Praktik advokasi berlangsung melalui komunikasi
informal, negosiasi, dan diskresi implementasi kebijakan. Dalam konteks tersebut,
advokasi berfungsi sebagai mekanisme produksi dan reproduksi kekuasaan dalam
pengelolaan akses ruang. Implikasinya, ruang publik yang secara normatif bersifat
public goods mengalami pergeseran menuju karakteristik club goods, di mana akses
dan pengelolaannya dimediasi serta dikontrol melalui struktur paguyuban dan relasi
kuasa yang terbangun.
Kata kunci: advokasi kelompok kepentingan, politik informal, paguyuban PKL,
penataan ruang, club goods.
30.Ilmu Pemerintahan_2026

Actions (login required)

View Item