ATMAJA, YUSTISIANA SUSILA and Santoso, Budi and Irawati, Irawati (2020) PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN PRODUK FARMASI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN SANGAT MENDESAK BAGI MASYARAKAT MELALUI PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH (GOVERNMENT USE). _Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Yustisiana Susila Atmaja - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (555kB)
	Text Yustisiana Susila Atmaja - abstrak.pdf Download (13kB)
	Text Yustisiana Susila Atmaja - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (508kB)
	Text Yustisiana Susila Atmaja - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text Yustisiana Susila Atmaja - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text Yustisiana Susila Atmaja - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (982kB)
	Text Yustisiana Susila Atmaja - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (19kB)
	Text Yustisiana Susila Atmaja - dapus.pdf Download (260kB)

Abstract

Paten merupakan bentuk pelindungan Hak Kekayaan Intelektual atas suatu penemuan (invensi) di bidang teknologi yang diberikan kepada pemegang paten. Setiap pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Dalam kebutuhan yang sangat mendesak untuk memenuhi kepentingan masyarakat, pelaksanaan paten dapat dilakukan oleh pemerintah (government use). Salah satu pelaksanaan paten oleh pemerintah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan paten produk farmasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Seluruh data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan paten produk farmasi oleh pemerintah dapat dilakukan tanpa seizin pemegang paten meliputi kriteria kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Selanjutnya, pelindungan hukum pemegang paten produk farmasi diberikan terhadap pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pemegang paten dan terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang paten.
Kata Kunci: Pelaksanaan Paten Produk Farmasi oleh Pemerintah, Pihak Ketiga, Hak Eksklusif, Pembayaran Kompensasi.

Actions (login required)

View Item