WANDHIRA, RR M D ALAMANDA AYU and Mahmudah, Siti and Saptono, Hendro (2021) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Yang Tidak Terdaftar Di BPOM ( Studi Kasus Putusan No. 463 /PID.SUS /2019 /PN SMN ). _Dagang 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RR M D Alamanda Ayu W - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (712kB)
	Text RR M D Alamanda Ayu W - abstrak.pdf Download (218kB)
	Text RR M D Alamanda Ayu W - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
	Text RR M D Alamanda Ayu W - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB)
	Text RR M D Alamanda Ayu W - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)
	Text RR M D Alamanda Ayu W - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (751kB)
	Text RR M D Alamanda Ayu W - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB)
	Text RR M D Alamanda Ayu W - dapus.pdf Download (455kB)

Abstract

Di kehidupan bermasyarakat seringkali ditemukan beredarnya obat
tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat yang
dapat merugikan konsumen, oleh sebab itu perlu adanya
perlindungan bagi konsumen yang dirugikan akibat beredarnya obat
tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat .
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini
adalah pendekatan yuridis normative dengan data sekunder yang
diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Spesifikasi penelitian penulisan hukum yang
digunakan adalah deskriptif studi kasus. Sedangkan metode analisis
yang digunakan adalah metode kualitatif yang menitikberatkan pada kedalaman data.
Bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar dan mengandung bahan kimia obat terdapat dalam beberapa peraturan yaitu: PERKABPOM No: HK.00.05.41.1384 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran
Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka; Undang-undang Kesehatan; Undang-undang Perlindungan Konsumen. Jika dilanggar suatu peraturan maka timbul sanksi yaitu sanksi perdata (ganti rugi), sanksi administratif (pencabutan izin atau penarikan produk), dan sanksi pidana (penjara, denda atau kurungan). Dan pertimbangan hakim dalam putusan No. 463/ 2019/PID.SUS/ PN SMN sudah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karna pelaku usaha telah mengakibatkan kerugian pada konsumen, dan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Dalam hal ini, untuk mengatasi hal tersebut terhadap adanya
peredaran obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan
kimia obat, diperlukan adanya sosialisasi dan pengawasan yang
ketat sehingga dapat meminmalisir adanya tindakan pelanggaran
tersebut.
Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Bahan kimia obat
tradisional, Izin Edar

Actions (login required)

View Item