Hasan, Faiq Najib and Astuti, Retno Sunu and Santoso, R. Slamet (2024) PROSES ADVOKASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN PURWODADI. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text SAMPUL.pdf - Submitted Version Download (591kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (499kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (181kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (609kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text BAB V.pdf - Submitted Version Download (74kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Regulasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. PBB-P2
merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali untuk sektor
perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan fasilitas umum. Kesadaran membayar
pajak dianggap sebagai bentuk komitmen dari masyarakat sebagai wajib pajak.
Penelitian ini menganalisis proses advokasi kebijakan PBB-P2 di Kabupaten
Grobogan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya, dengan fokus
khusus di Kelurahan Kuripan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan
induktif, melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan analisis dokumen
pendukung. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait seperti Camat Purwodadi,
Kepala Kelurahan Kuripan, Petugas Pemungut PBB-P2, dan Wajib Pajak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski kebijakan ini telah
membuahkan hasil positif, masih terdapat tantangan seperti kurangnya komunikasi
dan sosialisasi, keterlambatan distribusi SPPT dan rendahnya tingkat pemahaman
masyarakat. Inovasi seperti pembayaran dengan mobile banking, Pos Pembayaran
PBB-P2, dan intensifikasi PBB-P2 sudah diterapkan, namun masih kurang
maksimal. Komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan, sosialisasi yang
berkesinambungan, serta dukungan kebijakan dapat meningkatkan optimalisasi
PBB-P2 dan berkontribusi pada peningkatan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di
Kelurahan Kuripan dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kabupaten Grobogan.
Kata kunci: PBB-P2, Advokasi Kebijakan, Realisasi Penerimaan

Actions (login required)

View Item