SAPUTRA, YANDA and Mahmudah, Siti and Islamiyati, Islamiyati (2021) KAJIAN TERHADAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN DIUNDANGKANNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 15/POJK.04/2020. _Dagang 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Yanda Saputra - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text Yanda Saputra - abstrak.pdf Download (45kB)
	Text Yanda Saputra - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text Yanda Saputra - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text Yanda Saputra - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB)
	Text Yanda Saputra - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text Yanda Saputra - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB)
	Text Yanda Saputra - dapus.pdf Download (175kB)

Abstract

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan Terbuka yang sangat vital karena banyak keputusan yang harus mendapatkan persetujuan dari RUPS. Namun, situasi pandemi Covid-19 mempengaruhi penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka karena diharuskan menjaga jarak sehingga forum besar
seperti RUPS Perusahaan Terbuka mengalami hambatan. Pandemi dan kemajuan teknologi alasan OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020). POJK 15/2020 memungkinkan diselenggarakan secara elektronik (eRUPS) dan penggunaan kuasa elektronik. POJK 15/2020 merupakan pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka pengganti POJK 32/2014. RUPS Perusahaan Terbuka pada dasarnya diatur juga dalam UU PT namun disesuikan dengan peraturan perundang-undang di bidang pasar modal. Namun pengaturan dalam UU PT belum mengatur ketentuan lanjutan tentang e-RUPS dan surat kuasa elektronik. Selain itu, terdapat ketentuan baru dan diubah dalam POJK 15/2020 yang memperbaharui dan mencabut POJK 32/2014 seperti e-RUPS, kuasa elektronik, ketentuan kuorum, pengumuman dan pertanggungjawaban hasil RUPS. Sehingga perlu adanya kajian mengenai RUPS Perusahaan Terbuka setelah diundangkannya
POJK 15/2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis kepustakaan (library research) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data sekunder, analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pengaturan RUPS yang diatur pada POJK 15/2020 sama dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kesamaan prinsip tersebut dimuat pada 76 UU PT dan Pasal 11 POJK 15/2020 yang mengatur tentang tempat penyelenggaraan RUPS yaitu di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicatatkan dan harus di wilayah Republik Indonesia. Pengambilan keputusan Pasal 87 UU PT dengan Pasal 40 POJK 15/2020 dengan cara musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai dilaksanakan voting. Ketentuan kuorum Pasal 88 dan 89 UU PT dengan Pasal 42 dan Pasal 43 POJK 15/2020. Pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka dalam UU PT bersifat umum sedangkan
POJK 15/2020 bersifat khusus dan mengatur lebih rinci tentang RUPS Perusahaan Terbuka.
Kata Kunci : RUPS, Perusahaan Terbuka , POJK 15/2020

Actions (login required)

View Item