TAMPUBOLON, HARUNGGUAN DESMON and Putrijanti, Aju and Leonard, Lapon Tukan (2021) MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. _Acara 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HARUNGGUAN DESMON TAMPUBOLON - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)
	Text HARUNGGUAN DESMON TAMPUBOLON - abstrak.pdf Download (170kB)
	Text HARUNGGUAN DESMON TAMPUBOLON - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (527kB)
	Text HARUNGGUAN DESMON TAMPUBOLON - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text HARUNGGUAN DESMON TAMPUBOLON - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text HARUNGGUAN DESMON TAMPUBOLON - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (758kB)
	Text HARUNGGUAN DESMON TAMPUBOLON - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text HARUNGGUAN DESMON TAMPUBOLON - dapus.pdf Download (281kB)

Abstract

Reformasi di Indonesia berdampak pada sistem pemilihan Kepala Daerah guna pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi dalam jaminan kebebasan individu dan persamaan hak warga negara. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dibedakan menjadi sengketa administrasi atau sengketa awal dan sengketa hasil atau sengketa akhir. Upaya administrasi merupakan prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN. Ketidakpastian hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah yang telah selesai serta penambahan norma dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan implikasi terhadap kewenangan Peradilan TUN dalam pelaksanaan kewenangan Sengketa Pemilihan TUN.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan mengetahui mekanisme penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara berkaitan dengan sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan didasarkan pada studi kepustakaan berupa perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah. Serta metode analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berupa penegasan bahwa PTUN secara absolut tidak berwenang guna memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Adapun dinamika sikap PTUN dikarenakan adanya perubahan keadaan hukum berupa optimalisasi peran lembaga yang senyatanya diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa dari tahap administrasi dan hasil. Kemudian mekanisme penyelesaian Sengketa TUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang timbul dari suatu
Keputusan TUN oleh Badan atau Pejabat TUN yang dianggap merugikan Penggugat. Mekanisme yang diberlakukan yakni berupa acuan terhadap Hukum Acara Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan berpedoman pada PERMA RI Nomor 5 Tahun 2017.
Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Tata Usaha Negara, Peraturan
Perundang-Undangan.

Actions (login required)

View Item