AISYAHBELLA, REZTI and Purwoto, Purwoto and Astuti, A.M. Endah Sri (2021) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI PROVINSI JAWA TENGAH. _016 PDN 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 016 Rezti Aisyahbella-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text 016 Rezti Aisyahbella-abstrak.pdf Download (74kB)
	Text 016 Rezti Aisyahbella-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text 016 Rezti Aisyahbella-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text 016 Rezti Aisyahbella-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text 016 Rezti Aisyahbella-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text 016 Rezti Aisyahbella-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text 016 Rezti Aisyahbella-dapus.pdf Download (206kB)

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan kejahatan yang terjadi dalam skala internasional maupun nasional. Modus perdagangan manusia dengan tujuan untuk mengeksploitasi baik perempuan, laki-laki, anak, maupun pekerja migran. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai landasan yuridis serta bukti nyata komitmen
pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian sebagai salah satu komponen dalam penegakan hukum berperan penting dalam penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan serta berupaya dalam penanggulangan dan pemberantasan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana dan mengidentifikasi hambatan yang dialami dalam proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Polda Jawa Tengah dengan memperoleh sumber data yang berasal dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran polisi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Saran dari peneliti di antaranya penguatan kerjasama antar kepolisian dengan lembaga pemerintahan terkait, pemetaan wilayah rawan perdagangan orang, dan sosialisasi terhadap calon TKI dan masyarakat.
Kata Kunci: Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Actions (login required)

View Item