PERMATASARI, AVRELLIA CYNTHIA DEA and Pujiyono, Pujiyono and Sukinta, Sukinta (2021) PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN SMG). _018 PDN 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 018 Avrellia Cynthia D P-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (619kB)
	Text 018 Avrellia Cynthia D P-abstrak.pdf Download (182kB)
	Text 018 Avrellia Cynthia D P-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text 018 Avrellia Cynthia D P-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (658kB)
	Text 018 Avrellia Cynthia D P-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text 018 Avrellia Cynthia D P-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (762kB)
	Text 018 Avrellia Cynthia D P-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text 018 Avrellia Cynthia D P-dapus.pdf Download (416kB)

Abstract

Perkembangan zaman yang terjadi diiringi dengan berkembangan teknologi dan informasi, hal ini mendorong munculnya modus baru dalam tindak pidana korupsi. Modus baru ini dilakukan melalui media sosial menggunakan ponsel atau laptop dengan mengakses aplikasi seperti e-mail, whatsapp dan sms (short message service) dan lain sebagainya yang meninggalkan jejak digital. Jejak digital ini
disebut sebagai alat bukti elektronik yang digunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti dalam membuktikan tindak pidana korupsi. Sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak termuat mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Sehingga perlu mengetahui bagaimana penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu
menggunakan pendekatan yuridis normative dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Yang mana dalam pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka (library research) yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal, makalah dan pendapat yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.
Hasil dari penelitian ini yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 beserta penjelasannya tersebut, bahwa status bukti elektronik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bukti petunjuk. Sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Dalam putusan No. 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN SMG atas nama terdakwa Muhammad Tamzil, dalam kasus ini Muhammad Tamzil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dan melakukan beberapa tindak pidana penerimaan gratifikasi yang berdiri sendiri. Hal ini dibuktikan dengan bukti elektronik yaitu berupa chatt whatsapp antara beberapa pihak dengan terdakwa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembuktian. Oleh karena itu Muhammad Tamzil terbukti melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) Tahun serta pidana tambahan denda sebesar
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Alat Bukti Elektronik, Putusan No. 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN SMG

Actions (login required)

View Item