NURFITRIYANI, EMA NISA and Budiharto, Budiharto and Prananingtyas, Paramita (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) DALAM HAL TERJADI PEMBATALAN MEREK PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) (STUDI KASUS GEPREK BENSU). _148 DG 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 148Ema Nisa Nurfitriyani-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	Text 148Ema Nisa Nurfitriyani-abstrak.pdf Download (114kB)
	Text 148Ema Nisa Nurfitriyani-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB)
	Text 148Ema Nisa Nurfitriyani-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (567kB)
	Text 148Ema Nisa Nurfitriyani-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text 148Ema Nisa Nurfitriyani-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text 148Ema Nisa Nurfitriyani-dapus.pdf Download (258kB)

Abstract

Pembatalan terhadap suatu merek yang telah terdaftar sering terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Pembatalan ini dapat disebabkan apabila merek tersebut memenuhi salah satu atau beberapa alasan relatif atau alasan absolut ditolaknya pendaftaran merek. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembatalan merek tersebut tak jarang terjadi pada usaha waralaba. Padahal unsur pokok waralaba itu sendiri adalah merek terdaftar sebagai tanda pengenal usaha, hal itu terjadi pula pada Geprek Bensu yang merupakan salah satu waralaba yang sudah tersebar diseluruh Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum penerima waralaba dalam hal terjadi pembatalan merek Geprek Bensu. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum yang ada dan bagaimana penerapan dari norma hukum tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap merek suatu waralaba yang dibatalkan, maka akan mengakibatkan berakhirnya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Geprek Bensu, hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan usaha waralaba
tidak dapat dilakukan lagi. Kemudian akibat lain adalah batalnya demi hukum perjanjian waralaba yang dibuat antara penerima dan pemberi waralaba tersebut. Terkait perlindungan hukum terhadap penerima waralaba, apabila terjadi pembatalan merek pada penerima waralabanya, diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan KUHPerdata. Penerima waralaba tersebut tetap dapat menjalankan usahanya sampai berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian waralaba antara penerima dan pemberi waralaba. Tidak
hanya itu, penerima waralaba dapat mengajukan ganti rugi kepada pemberi waralaba atas kerugian yang telah diterima akibat pembatalan merek pemberi waralaba.
Kata Kunci : Waralaba, Pembatalan Merek, Penerima Waralaba, Lisensi

Actions (login required)

View Item