RONOSULISTYO, RABINDRA JAYSON JERRY and Wisnaeni, Fifiana and Herawati, Ratna (2026) IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU JAWA TENGAH DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI WILAYAH JAWA TENGAH. _007 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RABINDRA JAYSON JERRY RONOSULISTYO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (561kB)
	Text RABINDRA JAYSON JERRY RONOSULISTYO-abstrak.pdf Download (173kB)
	Text RABINDRA JAYSON JERRY RONOSULISTYO-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text RABINDRA JAYSON JERRY RONOSULISTYO-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text RABINDRA JAYSON JERRY RONOSULISTYO-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (880kB)
	Text RABINDRA JAYSON JERRY RONOSULISTYO-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text RABINDRA JAYSON JERRY RONOSULISTYO-dapus.pdf Download (194kB)

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden yang dijalankan berdasarkan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LuBerJulDil) merupakan salah satu wujud upaya peningkatan kualitas demokrasi khususnya Indonesia. Faktanya, masih terdapat banyak kasus pelanggaran pemilihan umum khususnya di Provinsi Jawa Tengah sehingga peran serta Bawaslu sangat dibutuhkan untuk meminimalisir pelanggaran Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu, menganalisis hambatan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas, dan mengetahui inovasi yang sudah dilakukan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yaitu sebuah metode penelitian yang berpedoman pada aturan hukum guna menjawab permasalahan yang ada serta menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan konseptual mengenai masalah yang akan di bahas. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahak keputusan kepustakaan atau sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 meliputi tujuh tahapan proses pemilu sudah sesuai dengan delapan kewenangan Bawaslu seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 walaupun ada beberapa kasus pelanggaran dalam beberapa tahapan tersebut yang belum terselesaikan. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas menghadapi sejumlah hambatan diantaranya teknis dan logistik, keterbatasan kewenangan hukum, hambatan kompleksitas regulasi, netralitas ASN, sengketa proses dan penyelesaian hukum, serta hambatan partisipasi publik dan komunikasi. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam tujuh tahapan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden 2024 setidaknya sudah melakukan berbagai inovasi walaupun terdapat dua tahapan yang tidak ada inovasi dalam hal pengawasan yaitu pada saat proses penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan serta penetapan hasil pemilu.
Kata Kunci: Pemilu, Bawaslu, LuBerJurDil.

Actions (login required)

View Item