Herawati, Eirene Laura Juwita and Santoso, R. Slamet (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA SALATIGA. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text EIRENE LAURA JUWITA HERAWATI_14020122120002_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (539kB)
	Text EIRENE LAURA JUWITA HERAWATI_14020122120002_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (696kB)
	Text EIRENE LAURA JUWITA HERAWATI_14020122120002_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (446kB)
	Text EIRENE LAURA JUWITA HERAWATI_14020122120002_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text EIRENE LAURA JUWITA HERAWATI_14020122120002_BAB 4.pdf - Submitted Version Download (131kB)
	Text EIRENE LAURA JUWITA HERAWATI_14020122120002_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (156kB)
	Text EIRENE LAURA JUWITA HERAWATI_14020122120002_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (715kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan
Pengembangan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
Kota Salatiga, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat pelaksanaannya. SPBE merupakan upaya strategis pemerintah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur
pemerintah daerah, observasi lapangan, dan studi dokumentasi kebijakan terkait
SPBE.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kota Salatiga
telah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan pedoman dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Pemerintah Kota Salatiga telah membentuk struktur kelembagaan,
mengembangkan layanan digital, dan melakukan integrasi sistem informasi antar
perangkat daerah. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan SPBE masih
menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi,
kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang TIK, serta rendahnya
literasi digital di kalangan aparatur dan masyarakat. Di sisi lain, dukungan
pimpinan daerah, komitmen antar perangkat daerah, serta adanya regulasi yang
jelas menjadi faktor pendukung utama dalam implementasi SPBE. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan, implementasi SPBE di Kota
Salatiga menunjukkan kemajuan yang positif. Diperlukan penguatan kapasitas
SDM, peningkatan infrastruktur, dan partisipasi aktif masyarakat agar tujuan dari
SPBE dapat tercapai secara optimal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat
transformasi digital pelayanan publik.
Kata Kunci: Manajemen SPBE, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan,
Pemerintahan Digital, Kota Salatiga
No. 72 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item