HERISKHA, TIA and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2020) NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI INSTRUMEN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. _026 PDN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 26 TIA HERISKHA-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text 26 TIA HERISKHA-abstrak.pdf Download (62kB)
	Text 26 TIA HERISKHA-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text 26 TIA HERISKHA-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text 26 TIA HERISKHA-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text 26 TIA HERISKHA-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text 26 TIA HERISKHA-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text 26 TIA HERISKHA-dapus.pdf Download (208kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini berkembang menjadi semakin kompleks dan termasuk ke dalam kejahatan Internasional. Hal itu diakibatkan pelaku korupsi mengalihkan dan menyembunyikan hasil kejahatan ke luar negeri. Korupsi
merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime yang tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara yang besar tetapi merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dikarenakan, tindak pidana korupsi telah menghambat pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai
kejahatan luar biasa, sudah seharusnya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Fokus pemberantasan korupsi bukan hanya memenjarakan pelaku korupsi, tetapi juga upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui pengembalian aset hasil kejahatan. Pelaku tindak pidana korupsi tidak berhak menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana kebijakan pengaturan perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini? 2. Bagaimana formulasi model perampasan aset dengan menggunakan Non Conviction Based Asset Forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang akan datang?
Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dari sudut ilmu dengan menggunakan sumber data sekunder. Serta didukung dengan wawancara sebagai bahan pendukung.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini dapat dilakukan melalui mekanisme perampasan pidana dan gugatan secara perdata. Namun kedua mekanisme memiliki berbagai kelemahan. Perampasan pidana dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang inkracht, padahal ada keadaan tertentu yang dapat menghambat proses pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan gugatan perdata menggunakan pembuktian
formil yang pada praktiknya lebih sulit dari pembuktian materiil. Untuk itu, diperlukan formulasi baru perampasan aset melalui Non Conviction Based Asset Forfeiture yaitu perampasan melalui gugatan perdata terhadap in rem tanpa diperlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Formulasi ketentuan ini dapat dilakukan
dengan memperhatikan beberapa negara seperti Swiss dan Filipina yang telah berhasil menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Actions (login required)

View Item