PUTRA, GALIH MAHENDRATAMA and Azhar, Muhamad and Suhartoyo, Suhartoyo (2026) PERLINDUNGAN PEKERJA PT SRITEX TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN, _003 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text GALIH MAHENDRATAMA PUTRA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text GALIH MAHENDRATAMA PUTRA_ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text GALIH MAHENDRATAMA PUTRA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (602kB)
	Text GALIH MAHENDRATAMA PUTRA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text GALIH MAHENDRATAMA PUTRA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (549kB)
	Text GALIH MAHENDRATAMA PUTRA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text GALIH MAHENDRATAMA PUTRA_DAFPUS.pdf Download (174kB)

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) setelah perusahaan dinyatakan pailit merupakan salah satu kasus ketenagakerjaan terbesar di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dalam kasus PHK massal tersebut, menilai kesesuaian prosedur PHK yang dilakukan dalam kondisi kepailitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui Undang￾Undang Cipta Kerja yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum bagi pekerja dalam situasi perusahaan pailit beserta kendala penerapannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, yang didukung oleh studi dokumentasi serta data kuesioner terkait pelaksanaan PHK massal di PT Sritex.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pekerja berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktik pemenuhan hak-hak tersebut menghadapi kendala berupa keterbatasan aset perusahaan pailit serta mekanisme prioritas pembayaran dalam hukum kepailitan. Prosedur PHK yang dilakukan dalam proses kepailitan telah mengikuti ketentuan hukum kepailitan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan standar perlindungan pekerja sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. Selain itu, ditemukan kendala berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidakpastian nilai aset, serta rendahnya posisi tawar pekerja.
Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum bagi pekerja dalam kasus kepailitan perusahaan berskala besar agar prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum dapat terwujud secara lebih efektif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Kata Kunci: PHK Massal, Kepailitan, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item