THOLEMADIA, FINNOVA KHAIRULLAH and Asy'ari, Hasyim and Hardjanto, Untung Sri (2026) HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA. _005 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FINNOVA KHAIRULLAH THOLEMADIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (711kB)
	Text FINNOVA KHAIRULLAH THOLEMADIA_ABSTRAK.pdf Download (171kB)
	Text FINNOVA KHAIRULLAH THOLEMADIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text FINNOVA KHAIRULLAH THOLEMADIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text FINNOVA KHAIRULLAH THOLEMADIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB)
	Text FINNOVA KHAIRULLAH THOLEMADIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text FINNOVA KHAIRULLAH THOLEMADIA_DAFPUS.pdf Download (201kB)

Abstract

Pengangkatan perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Sekjen DPD) menimbulkan kontroversi di masyarakat terkait kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Kontroversi tersebut disebabkan oleh perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Perbedaan norma dalam pengaturan tersebut berpotensi menciptakan disharmonisasi peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis untuk menjawab permasalahan tersebut dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat disharmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Sekjen DPD yang berasal dari perwira tinggi Polri. Disharmonisasi pengaturan tersebut berimplikasi terhadap terganggunya prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip kepastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui penggunaan asas lex specialis derogat legi generali dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang ASN. Selain itu, diperlukan legislative review, judicial review, dan executive review untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah disharmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengisian jabatan strategis pada lembaga negara.
Kata Kunci: Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Polri, Sekretaris Jenderal DPD

Actions (login required)

View Item