Ardhi, Normalisa Kusumaning and Azhar, Muhamad and Suhartoyo, Suhartoyo (2026) Prospek Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. _004 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Normalisa Kusumaning Ardhi_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Normalisa Kusumaning Ardhi_ABSTRAK.pdf Download (494kB)
	Text Normalisa Kusumaning Ardhi_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (638kB)
	Text Normalisa Kusumaning Ardhi_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (718kB)
	Text Normalisa Kusumaning Ardhi_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Normalisa Kusumaning Ardhi_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text Normalisa Kusumaning Ardhi_DAFPUS.pdf Download (622kB)

Abstract

Pengaturan pengupahan di Indonesia berubah signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menegaskan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar utama penetapan upah minimum, khususnya di Provinsi Jawa Tengah di mana Upah Minimum Provinsi (UMP) historis sering kali berada di bawah nilai KHL aktual. Hal ini berpotensi mengaburkan fungsi upah sebagai instrumen perlindungan sosial sesuai Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan model penetapan upah berdasarkan KHL pasca putusan tersebut, menganalisis prospek UMP berbasis KHL di Jawa Tengah, dan merumuskan strategi ideal yang menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dengan keberlanjutan usaha. Penelitian ini juga penting untuk mewujudkan keadilan distributif bagi pekerja sambil menjaga stabilitas ekonomi regional.
Penelitian menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis-evaluatif melalui studi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, PP pengupahan, dan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder berupa doktrin, literatur, dan jurnal hukum dikumpulkan via studi kepustakaan yang sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan teknik identifikasi, interpretasi, dan evaluasi norma untuk menguji konsistensi regulasi. Pendekatan ini memastikan penilaian keselarasan pengaturan pasca putusan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa model pasca putusan mengembalikan KHL sebagai instrumen perlindungan utama, namun regulasi turunan seperti PP No. 49/2025 belum sepenuhnya sinkron sehingga penetapan upah masih tidak konsisten mencerminkan KHL riil. Prospek di Jawa Tengah menjanjikan peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi kesenjangan antara KHL, UMP, dan daya tampung usaha terutama sektor padat karya memerlukan skema transisi progresif. Strategi ideal direkomendasikan berupa penegasan KHL sebagai baseline normatif dalam regulasi pengupahan, penguatan mandat hukum Dewan Pengupahan Daerah untuk kajian KHL independen, serta formula penyesuaian upah transparan yang mengintegrasikan survei riil, dialog tripartit berkelanjutan, dan klausul koreksi disparitas historis, guna mencapai keseimbangan keadilan distributif dan stabilitas ekonomi regional.
Kata Kunci: Pengupahan; Kebutuhan Hidup Layak; Putusan Mahkamah Konstitusi; Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah.

Actions (login required)

View Item