Anggarda, Achmad Aufa and Purnaweni, Hartuti and Suwitri, Sri (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK PUSAT KOTA DI KABUPATEN LAMONGAN. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text SAMPUL.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 5. BAB I.pdf - Submitted Version Download (697kB)
	Text 6. BAB II.pdf - Submitted Version Download (709kB)
	Text 7. BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (665kB)
	Text 8. BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (579kB)
	Text 9. BAB V.pdf - Submitted Version Download (511kB)
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (618kB)
	Text 11. LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (953kB)

Abstract

Pusat kota dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat perkembangan suatu kota, tidak terkecuali pusat kota di Kabupaten Lamongan. Namun kawasan pusat kota Kabupaten Lamongan belum mampu mengoptimalkan potensi ruang terbuka hijau publik sebagai daya dukung pusat kota sesuai kebijakan. Tujuan penelitian untuk melihat implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam pemanfaatan RTH publik pusat kota di Kabupaten Lamongan dan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan RTH publik pusat kota pada pembangunan RTH publik baru dengan total persentase pembangunan 7,7 % yang belum sesuai dengan kebijakan, Pemeliharaan RTH publik dilakukan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) pemeliharaan yang sesuai dengan kebijakan dan pengamanan RTH publik dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan. Ditemukan beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan pemanfaatan RTH publik pusat kota yaitu sumber daya manusia atau pegawai masih belum memenuhi kompetensi dalam kegiatan lapangan dan kurangnya pelatihan pegawai, sumber daya finansial atau dana masih belum mencukupi untuk pembangunan kembali, dan kondisi sosial masyarakat belum mengetahui istilah RTH publik dan terdapat pelanggaran masyarakat dengan merusak fasilitas RTH. Disarankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan agar melakukan pelatihan sesuai kompetensi bidang kepada pegawai, dan mengelola dana yang ada dengan maksimal dan mengajukan tambahan anggaran yang di butuhkan kembali, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang RTH publik melalui informasi di media massa dan media sosial.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau Publik, Pusat Kota Kabupaten Lamongan.

Actions (login required)

View Item