BETARQI, BIAS BUMI and Njatrijani, Rinitami and Lestari, Sartika Nanda (2020) PENERAPAN KONTRAK BISNIS PROYEK PEMBORONGAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN CV. LANCAR MULYA BUWANA. _029 HI 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 29 BIAS BUMI BETARQI-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (778kB)
	Text 29 BIAS BUMI BETARQI-abstrak.pdf Download (216kB)
	Text 29 BIAS BUMI BETARQI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)
	Text 29 BIAS BUMI BETARQI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)
	Text 29 BIAS BUMI BETARQI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
	Text 29 BIAS BUMI BETARQI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (579kB)
	Text 29 BIAS BUMI BETARQI-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text 29 BIAS BUMI BETARQI-dapus.pdf Download (223kB)

Abstract

Salah satu sektor yang sangat memerlukan pembangunan infrastruktur adalah sektor jembatan. Pembangunan infrastruktur dalam sektor jembatan sendiri sangat diperlukan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung warga untuk mempermudah akses jalan. Dengan adanya pembangunan jembatan tersebut maka terjadilah perjanjian pemborongan pekerjaan atau kontrak kerja antara pemerintah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan CV. Lancar Mulya Buwana.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan kontrak bisnis
proyek pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Lancar Mulya Buwana telah sesuai atau belum dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 serta penyelesaian hukum apabila terjadi keterlambatan dalam proses pembayaran proyek tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.
Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan bagi
perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dagang dan hukum kontrak khususnya mengenai penerapan kontrak bisnis proyek pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Lancar Mulya Buwana (studi pada pembangunan Jembatan Mangkang di Kota Semarang).
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan kontrak bisnis proyek
pemborongan ini telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dan penyelesaian hukum jika terjadi keterlambatan dalam proses pembayaran terhadap proyek dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur arbitrase.
Kata Kunci : Kontrak Bisnis, Proyek Pembangunan, Penyelesaian Sengketa Hukum.

Actions (login required)

View Item