IRHAS, KIBRYA and Rahmanda, Bagus and Asy'Arie, Moh. Asadullah Hasan Al (2026) TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PEREDARAN BAJA YANG TIDAK BER SNI BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN. _003 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KIBRYA IRHAS_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
	Text KIBRYA IRHAS_ABSTRAK.pdf Download (150kB)
	Text KIBRYA IRHAS_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text KIBRYA IRHAS_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text KIBRYA IRHAS_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text KIBRYA IRHAS_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text KIBRYA IRHAS_DAFPUS.pdf Download (197kB)

Abstract

Peredaran baja tulangan beton yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi ancaman serius bagi keselamatan konsumen dan kualitas konstruksi di Indonesia. Meskipun kerangka hukum telah mewajibkan penerapan SNI, praktik di lapangan menunjukkan masih maraknya peredaran produk substandar yang dipicu oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang rentan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dan efektivitas penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam menanggulangi masalah ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha bersifat komprehensif, mencakup aspek perdata (perbuatan melawan hukum dan wanprestasi), pidana (berdasarkan UUPK dan UU Perdagangan), serta penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang membebaskan konsumen dari beban pembuktian kesalahan. Namun, implementasi perlindungan hukum di lapangan belum efektif akibat berbagai hambatan, seperti pengawasan pemerintah yang terbatas, keterbatasan kelembagaan BPSK, serta rendahnya literasi dan kesadaran konsumen yang lebih memprioritaskan harga murah daripada standar keamanan. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan edukasi konsumen secara masif untuk mewujudkan perlindungan hukum yang nyata.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item