Surbakti, Valentino Nugroho and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Indarja, Indarja (2020) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016. _055 HAN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 055 Valentino Nugroho Surbakti-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB)
	Text 055 Valentino Nugroho Surbakti-abstrak.pdf Download (154kB)
	Text 055 Valentino Nugroho Surbakti-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (565kB)
	Text 055 Valentino Nugroho Surbakti-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB)
	Text 055 Valentino Nugroho Surbakti-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text 055 Valentino Nugroho Surbakti-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (657kB)
	Text 055 Valentino Nugroho Surbakti-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text 055 Valentino Nugroho Surbakti-dapus.pdf Download (244kB)

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu bagian wilayah provinsi yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki hak keistimewaan yang lahir dari latar belakang sejarah panjang melalui peran besar Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman. Hak istimewa yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan
Yogyakarta awalnya mampu memberikan kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan hak istimewa yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang salah satunya adalah mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya perubahan kondisi sosial kemasyarakatan dan politik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimulai dengan pengangkatan Putri
Sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi seorang Putri Mahkota dengan gelar G.K.R Mangkubumi, menyebabkan beberapa pihak merasa bahwa aturan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m yang berisi “yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” sebagai syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bertentangan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kemudian di dalam proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menghapus pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
88/PUU-XIV/2016.
Metode pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/ PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal uji materiil yang diajukan oleh para pemohon adalah memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena memiliki
muatan yang diskriminatif terhadap kepemimpinan perempuan dan memiliki tendensi dimana negara ikut campur terlalu jauh terhadap urusan internal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman sebagai pihak yang memiliki hak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 untuk dapat mengajukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa
Yogyakarta sesuai dengan paugeran atau tata aturan yang ada dalam internal Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman.
Kata Kunci: Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan, Gubernur, Putusan
Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item