Saputra, Rivaldo Enggal and Maesaroh, Maesaroh (2026) ANALISIS PENERAPAN RESPONSIVE GOVERNANCE PADA APLIKASI Si D’nOK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text Rivaldo Enggal Saputra_14020122120041_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (608kB)
	Text Rivaldo Enggal Saputra_14020122120041_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (889kB)
	Text Rivaldo Enggal Saputra_14020122120041_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (522kB)
	Text Rivaldo Enggal Saputra_14020122120041_BAB 3.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Rivaldo Enggal Saputra_14020122120041_BAB 4.pdf - Submitted Version Download (131kB)
	Text Rivaldo Enggal Saputra_14020122120041_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (214kB)
	Text Rivaldo Enggal Saputra_14020122120041_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan dalam
penerapan pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi Si D’nOK di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, khususnya pada aspek
responsivitas pelayanan terhadap aduan dan keluhan masyarakat. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menganalisis penerapan responsive governance pada aplikasi Si
D’nOK serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam
implementasinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep
responsive governance menurut Zeithaml dalam Rasdiana & Riski Ramadani
(2021) serta prinsip responsivitas dalam kerangka good governance. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan
data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan responsive governance pada aplikasi Si D’nOK
secara umum telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa indikator
yang menunjukkan belum optimalnya penerapan tersebut antara lain kemampuan
merespon masyarakat, kecepatan melayani, ketepatan waktu pelayanan, dan
kemampuan menanggapi keluhan sehingga menyebabkan keterlambatan respon
petugas terhadap pengaduan masyarakat, kendala teknis pada sistem aplikasi, serta
belum terintegrasinya mekanisme penanganan aduan secara sistematis. Indikator
yang optimal yakni kecermatan melayani dan ketepatan melayani. Adapun faktor
pendukung penerapan responsive governance meliputi adanya dukungan kebijakan,
ketersediaan platform digital, dan komitmen organisasi dalam meningkatkan
pelayanan publik yang tercermin dari faktor teknologi digital dan integrasi sistem,
aksesbilitas dan partisipasi publik, dan kesesuaian layanan, serta faktor penghambat
terdiri dari keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis sistem aplikasi, serta
lemahnya koordinasi internal dalam penanganan pengaduan yang tercermin dari
faktor kapasitas sumber daya manusia, dan kecerdasan konstektual pemerintah.
Kata kunci: responsive governance, pelayanan publik, e-government, Si D’nOK,
administrasi kependudukan.
70 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item