RADITYA, ANDANU and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Adhi, Yuli Prasetyo (2020) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUUXVII/2019 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. _054 HAN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 54 Andanu Raditya-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text 54 Andanu Raditya-abstrak.pdf Download (165kB)
	Text 54 Andanu Raditya-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text 54 Andanu Raditya-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (484kB)
	Text 54 Andanu Raditya-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text 54 Andanu Raditya-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	Text 54 Andanu Raditya-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text 54 Andanu Raditya-dapus.pdf Download (111kB)

Abstract

Pada saat ini banyak lembaga pembiayaan dan bank menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), dan anjak piutang (factoring). Mereka
umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Pada pelaksanaannya seringkali terjadi kelalaian debitur dalam
melaksanakan kewajibannya. Mengatasi masalah tersebut, cara yang paling sering digunakan oleh kreditur adalah memakai jasa debt collector. Keberadaan debt collector untuk melakukan penagihan kredit atau eksekusi sering membuat resah debitur. Hal tersebut yang menjadikan beberapa pihak mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait eksekusi jaminan fidusia dalam praktiknya menimbulkan kesewenang-wenangan kreditur ketika menagih, menarik objek jaminan fidusia (benda bergerak) dengan dalih debitur cidera janji. waktu terjadinya cidera janji tersebut tidak ada penjelasan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia itu, dalam pertimbangan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dijelaskan, bahwa cidera janji harus dibuat dan disepakati para pihak. Apabila para pihak tidak ada kesepakatan, maka pelaksanaan eksekusi melalui putusan pengadilan sesuai HIR dan RBg. Dengan demikian, persoalan cidera janji dalam eksekusi jaminan fidusia tidak langsung diselesaikan melalui pengadilan. Namun, harus didahului kesepakatan para pihak untuk menentukan kapan terjadinya tuduhan cidera janji tersebut. Jika sudah ada kesepakatan para pihak, kreditur dapat langsung mengeksekusi. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi
Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi, Putusan Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item