BAHAR, RANGGA ZULFIKAR and Hananto, Untung Dwi and Juliani, Henny (2020) PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH KOTA SURAKARTA OLEH PEJABAT PEMERINTAH KOTA SURAKARTA. _018 HAN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 18 Rangga Zulfikar Bahar-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text 18 Rangga Zulfikar Bahar-abstrak.pdf Download (12kB)
	Text 18 Rangga Zulfikar Bahar-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text 18 Rangga Zulfikar Bahar-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text 18 Rangga Zulfikar Bahar-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (30kB)
	Text 18 Rangga Zulfikar Bahar-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text 18 Rangga Zulfikar Bahar-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (26kB)
	Text 18 Rangga Zulfikar Bahar-dapus.pdf Download (13kB)

Abstract

Pemerintah Kota Surakarta dituntut tidak hanya dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan Negara, tetapi juga harus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam mengelola Barang Milik Daerah dibutuhkan perencanaan kebutuhan dalam penganggaran, maka semua yang meliputi Pengelolaan Barang Milik Daerah penganggaran untuk perbaikan atau perencanaan, pemeliharaan serta pengadaan barang atau lainnya
sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penganggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Metode penelitian ini meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, dan metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu kepada hukum perundang-undangan yang berlaku dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas hukum.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah, dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pejabat Pemerintah Kota Surakarta telah dijalankan sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Ditemukan adanya hambatan dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah seperti belum adanya regulasi di daerah berupa Perda Pengelolaan Barang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia dan kurangnya komitmen pembinaan SKPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Kendala dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di kantor Pemerintah Kota Surakarta adalah para pejabat pengadaan barang dan jasa yang menjadi informan cenderung belum dapat melakukan perannya dalam
menentukan pengadaan barang yang berkualitas. Penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 93 bahwa kerugian akibat kelalaian dan penyalahgunaan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dituntut ganti rugi dan dikenakan sanki administratif.
Kata kunci : Pengelolaan barang milik Negara/Daerah, Kota Surakarta.

Actions (login required)

View Item