Putri, Maharani Ali and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Asy'ari, Hasyim (2026) HARMONISASI NORMA PENGATURAN PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA. _003 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MAHARANI ALI PUTRI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB)
	Text MAHARANI ALI PUTRI_ABSTRAK.pdf Download (148kB)
	Text MAHARANI ALI PUTRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text MAHARANI ALI PUTRI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text MAHARANI ALI PUTRI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	Text MAHARANI ALI PUTRI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text MAHARANI ALI PUTRI_DAFPUS.pdf Download (189kB)

Abstract

Pengaturan Pemilu dan Pilkada di Indonesia masih diatur dalam dua peraturan yang berbeda, sehingga timbul tantangan terhadap konsistensi pengaturan serta penyelenggaraan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Salah satu materi muatan yang masih terdapat inkonsistensi yakni pengaturan peradilan tanpa hadirnya terdakwa (In Absentia) sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), akan tetapi pengaturan tersebut tidak diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui metode kualitatif sebagai metode analisis data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peradilan In Absentia diatur dalam Pasal 482 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2018, dan Pasal 30 ayat (1) Perbawaslu No. 3 Tahun 2023. Hingga saat ini, UU Pilkada belum mengakomodir mekanisme peradilan In Absentia sehingga terjadi disharmonis mengenai ketentuan tersebut. Arah politik hukum harmonisasi pengaturan peradilan In Absentia ke depan perlu memperhatikan Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan tidak terdapat perbedaan rezim Pemilu dan Pilkada, sehingga dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas, seluruh ketentuan dengan karakteristik serupa perlu diselesaikan dengan prosedur yang sama pula. Oleh sebab itu diperlukan revisi UU Pilkada dan memasukkan ketentuan pengaturan peradilan In Absentia dalam ketentuan penyelesaian tindak pidana.
Kata Kunci: Harmonisasi Peraturan, Peradilan In Absentia, Penegakan Hukum Pidana Pemilu dan Pilkada, Politik Hukum

Actions (login required)

View Item