ZEKE, LEONARD OBADIAS and Sularto, RB. Sularto and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 244/Pid.Sus/2024/PN/Bks). _051 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LEONARD OBADIAS ZEKE-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (536kB)
	Text LEONARD OBADIAS ZEKE-abstrak.pdf Download (172kB)
	Text LEONARD OBADIAS ZEKE-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text LEONARD OBADIAS ZEKE-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (390kB)
	Text LEONARD OBADIAS ZEKE-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	Text LEONARD OBADIAS ZEKE-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text LEONARD OBADIAS ZEKE-dapus.pdf Download (197kB)

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ialah bentuk kejahatan serius yang mengancam martabat manusia dan menjadi isu krusial dalam konteks hukum nasional maupun internasional. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi korban eksploitasi karena keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial yang dimiliki.
Studi ini bertujuan guna menganalisis instrumen hukum nasional yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku TPPO, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual untuk menelaah efektivitas perlindungan hukum pada anak sebagai korban.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP telah mengatur tindak pidana yang berhubungan pada eksploitasi manusia melalui Pasal 297 dan Pasal 324, cakupan pengaturannya masih terbatas dan tidak mampu menjawab kompleksitas perdagangan orang modern. UU PTPPO hadir sebagai lex specialis yang memberikan perlindungan lebih komprehensif, termasuk pengaturan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, serta hak-hak korban, khususnya anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penerapan UU PTPPO, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta pemenuhan hak korban merupakan upaya esensial dalam mewujudkan perlindungan anak secara efektif dari kejahatan perdagangan orang.
Kata kunci: perdagangan orang, anak, pertanggungjawaban pidana, KUHP, UU PTPPO, perlindungan korban.

Actions (login required)

View Item