ASHAR, REVA FALLALI and Herawati, Ratna and Soemarmi, Amiek (2020) PELAKSANAAN PERDA NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 - 2032. _016 HAN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 16 Reva Falahi Ashar - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text 16 Reva Falahi Ashar - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text 16 Reva Falahi Ashar - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text 16 Reva Falahi Ashar - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text 16 Reva Falahi Ashar - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text 16 Reva Falahi Ashar - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text 16 Reva Falahi Ashar - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text 16 Reva Falahi Ashar (DAFTAR PUSTAKA).pdf Download (91kB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Kudus mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang kawasan dengan tujuan menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan jangka panjang. Oleh karenanya perlu diketahui tentang hambatan yang dihadapi dan juga instansi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penataan ruang di Kab. Kudus.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, yang mana dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data
yang telah didapatkan dari berbagai literature maupun dari data yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Salah satu sumber perekonomian terbesar di Kabupaten Kudus adalah hasil dari sektor industri dan perdagangan. Namun belum semua pelaku industri yang tahap pembangunan ruang industrinya sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Kudus. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kab. Kudus merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penataan ruang
Kab. Kudus. Dimana tugasnya adalah melakukan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pengelolaan penataan ruang, pemberian rekomendasi izin lokasi, rekomendasi penerbitan izin
membuka tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, penetapan subjek dan objek, redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee, penyelesaian masalah tanah kosong,
inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah. Namun terdapat hambatan pada pelaksanaan penataan ruang Kab. Kudus yakni alokasi peruntukan ruang industri belum sepenuhnya diakomodir dengan Perda RTRW yang kemudian mengakibatkan
adanya kendala dalm proses perizinan industri dan juga terhalangnya investor yang akan masuk untuk membangun kawasan industri di Kabupaten Kudus.
Untuk itu dilakukanlah studi evaluasi setiap 5 tahun dengan menentukan kriteria apa saja yang tidak terpenuhi di dalam Perda RTRW dengan kondisi di lapangan, dengan tujuan untuk meminimalisir ketidaksesuaiaan pembangunan penataan ruang dengan RTRW. Sehingga dapat dilakukan penyusunan tentang
usulan rencana perubahan RTRW Kabupaten Kudus menuju kawasan strategis kabupaten yang sesuai dengan perkembangan saat ini.
Kata kunci: tata ruang, berbasis industri, Kabupaten Kudus, Perda 16/2012, UU 26/2007

Actions (login required)

View Item