MINARWANTI, WIDYAULIA and Indarja, Indarja and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2020) PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN GROBOGAN. _013 HAN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
15 Widy Aulia Minarwanti-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB) |
|
|
Text
15 Widy Aulia Minarwanti-abstrak.pdf Download (171kB) |
|
|
Text
15 Widy Aulia Minarwanti-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB) |
|
|
Text
15 Widy Aulia Minarwanti-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB) |
|
|
Text
15 Widy Aulia Minarwanti-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB) |
|
|
Text
15 Widy Aulia Minarwanti-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB) |
|
|
Text
15 Widy Aulia Minarwanti-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB) |
|
|
Text
15 Widy Aulia Minarwanti-dapus.pdf Download (171kB) |
Abstract
Penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
DI KABUPATEN GROBOGAN” bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan tertib usaha dan tertib lingkungan di Kabupaten Grobogan dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dengan rumusan masalah mencangkup bagaimana pelaksanaan fungsi
tertib usaha dan tertib lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan kendala dalam melaksanakan fungsinya beserta dengan cara mengatasi kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain.
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang mengandalkan tindakan represif dan tindakan non-yustisial, tindakan non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. Namun, sebelum dilakukan tindakan non-yustisial, upaya represif guna pencegahan pelanggaran juga dilakukan salah satunya dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai regulasi daerah
terkait dengan penegakan ketertiban umum, utamanya dalam penelitian ini ialah tertib usaha dan tertib lingkungan.
Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja ketika bertugas adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih saja mengabaikan peraturan yang sudah terang disampaikan langsung oleh petugas, selain itu hambatan yang dihadapi oleh petugas adalah terkadang masih terdapat pedagang kaki lima yang bersikeras menolak patuh ketika ditertibkan. Solusi atas hambatan
tersebut diatasi dengan tetap giat melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui penyuluhan dengan tetap mengutamakan empati supaya penyampaian oleh petugas dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Kata Kunci: Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja, Ketertiban Umum
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja, Ketertiban Umum |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 18 Feb 2026 03:44 |
| Last Modified: | 18 Feb 2026 03:44 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/45373 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
