SETYANDANU, HENRIKUS BASWENDRO and Juliani, Henny and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2020) PERANAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG. _013 HAN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 13 Henrikus Baswendra S-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text 13 Henrikus Baswendra S-abstrak.pdf Download (45kB)
	Text 13 Henrikus Baswendra S-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text 13 Henrikus Baswendra S-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text 13 Henrikus Baswendra S-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text 13 Henrikus Baswendra S-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text 13 Henrikus Baswendra S-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (48kB)
	Text 13 Henrikus Baswendra S-dapus.pdf Download (131kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Dalam rangka meningkatkan pengawasan
dana desa, Pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya pengawasan yang terintegrasi, efektif dan efisien, salah satunya adalah melalui peningkatan pencegahan penyimpangan penggunaan dana desa melalui pembentukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang.
Dalam penyusunan penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang meliputi hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terkait tahapan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Pemalang, dibagi menjadi dua tahapan yaitu Pemeriksaan Reguler/Rutin dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu/Khusus. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor 700/113/ Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pejabat Pengawas di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pemalang. Pengawasan dilakukan guna mewujudkan good governance. Terkait dengan pengoptimalisasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
di Kabupaten Pemalang untuk terciptanya good governance, Inspektorat Kabupaten Pemalang melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum.
Kata Kunci : Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Dana Desa, Good
Governance

Actions (login required)

View Item