MULYADI, ADELIA DIVA NURAINI and Rahmanda, Bagus (2025) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMANFAATAN AI GUNA KEPENTINGAN KOMERSIAL._246 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ADELIA DIVA NURAINI MULYAD_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (567kB)
	Text ADELIA DIVA NURAINI MULYAD_ABSTRAK.pdf Download (240kB)
	Text ADELIA DIVA NURAINI MULYAD_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text ADELIA DIVA NURAINI MULYAD_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (398kB)
	Text ADELIA DIVA NURAINI MULYAD_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text ADELIA DIVA NURAINI MULYAD_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text ADELIA DIVA NURAINI MULYAD_DAFPUS.pdf Download (243kB)

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan mendasar dalam pola produksi dan distribusi karya kreatif di era digital. Generative AI kini mampu menghasilkan teks, gambar, musik, dan video dengan kualitas menyerupai karya manusia, yang menimbulkan peluang baru sekaligus persoalan hukum serius dalam perlindungan hak cipta. Proses pelatihan AI sering kali menggunakan data yang mengandung karya berhak cipta tanpa izin, sehingga berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta. Ketidakjelasan status hukum AI sebagai subjek hukum menyebabkan kekosongan norma dalam sistem hukum Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui AI.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dan bentuk pertanggungjawaban pelanggaran hak cipta dalam pemanfaatan AI, melalui pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menganut sistem daftar pengecualian tertutup (closed list of exceptions), di mana ruang bagi penggunaan karya berhak cipta oleh AI sangat terbatas. AI tidak diakui sebagai subjek hukum, sehingga pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada pengembang, penyedia platform, dan pengguna komersial, melalui mekanisme ganti rugi perdata, injunction, serta tindakan administratif seperti pemblokiran konten atau mediasi.
Sebaliknya, sistem hukum Amerika Serikat yang diatur dalam Title 17 of the United States Code memberikan ruang pembelaan melalui doktrin fair use, dimana penggunaan karya berhak cipta dapat dibenarkan apabila bersifat transformative dan tidak merugikan pasar karya asli. Meski fleksibel, penerapan fair use menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat dalam kasus The New York Times v. OpenAI dan Getty Images v. Stability AI. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan kepastian hukum, sedangkan Amerika Serikat mengutamakan fleksibilitas interpretatif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia melakukan reformasi hukum hak cipta dengan mengadopsi prinsip transformative use secara terbatas dan memperkuat transparansi data pelatihan AI untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak cipta dan inovasi teknologi.
Kata Kunci: Hak Cipta, Artificial Intelligence, Pertanggungjawaban Hukum

Actions (login required)

View Item