SABRINA, AULITA HERGI and Budiharto, Budiharto and Njatrijani, Rinitami (2020) ASURANSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT (Kasus Putusan MA Nomor: 170 K/Pdt.Sus/2011). _122 Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 122 AULITA HERGI-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	Text 122 AULITA HERGI-abstrak.pdf Download (230kB)
	Text 122 AULITA HERGI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text 122 AULITA HERGI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text 122 AULITA HERGI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text 122 AULITA HERGI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text 122 AULITA HERGI-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text 122 AULITA HERGI-dapus.pdf Download (306kB)

Abstract

Perjanjian kredit (credit/loan agreement) atau perjanjian utang-piutang merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabahnya. Ketika nasabah melakukan pengajuan kredit, pihak Bank akan melakukan analisis kredit dengan tujuan agar bank membuat satu keputusan kredit yang baik dan benar “make a good loan” dengan menggunakan instrument analisa kredit baik itu metode analisa “the five of credit / 5C” maupun metode analisa 7P. Dalam setiap perjanjian kredit ada beberapa klausula yang selalu ada dan perlu dicantumkan, yaitu diantaranya klausula asuransi (insurance clause). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa terkait akibat hukum perjanjian asuransi yang
persyaratan asuransinya tidak dipenuhi oleh pihak Tertanggung dan menganalisa status kredit ketika debitur meninggal dunia namun debitur belum memenuhi persyaratan untuk asuransi pemberian fasilitas kredit. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum yang ada dan penerapan norma hukum tersebut.
Hasil dari penelitian berdasarkan Pasal 251 KUHDagang dapat diketahui bahwa setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, menyembunyikan suatu keadaan menyebabkan pertanggungan tersebut batal. Hal ini menggambarkan adanya iktikad buruk dari tertanggung. Kemudian berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat harus berdasarkan atas dasar sebab yang halal serta persetujuan harus
dilaksanakan dengan iktikad baik karena adanya ketidaklengkapan informasi dan kondisi dari pihak Tertanggung, maka hal ini menyebabkan perjanjian asuransi batal demi hukum. Selain itu, Pasal 123 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia namun ia meninggalkan utang, maka kewajiban utang tersebut beralih kepada ahli warisnya untuk diselesaikan, kecuali ahli warisnya menolak menerima seluruh warisan yaitu berupa piutang dan utang (Pasal 1100 KUHPerdata).
Kata Kunci : Perjanjian kredit, Asuransi, Iktikad buruk

Actions (login required)

View Item