Chairunnisa, Vania and Sardini, Nur Hidayat (2026) MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES CALON PERSEORANGAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2024. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Vania Chairunnisa_14010122140113_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (623kB)
	Text Vania Chairunnisa_14010122140113_BAB I.pdf - Submitted Version Download (445kB)
	Text Vania Chairunnisa_14010122140113_BAB II.pdf - Submitted Version Download (411kB)
	Text Vania Chairunnisa_14010122140113_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (747kB)
	Text Vania Chairunnisa_14010122140113_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (221kB)
	Text Vania Chairunnisa_14010122140113_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (214kB)
	Text Vania Chairunnisa_14010122140113_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemilihan Umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat memiliki
potensi terjadinya sengketa, khususnya sengketa proses pemilu yang timbul akibat
keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Provinsi DKI Jakarta pada
Pemilu Tahun 2024 menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi,
salah satunya ditandai dengan munculnya sengketa proses pada tahapan pencalonan
calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu
calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Anggota DPD Tahun
2024.
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Data diperoleh melalui metode wawancara mendalam dengan Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta, KPU Provinsi DKI Jakarta, calon perseorangan, serta kuasa
hukum, dan didukung oleh studi dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan
perspektif Sengketa Pemilu, Sistem Keadilan Pemilu dan Penyelesaian Sengketa
Pemilu (Electoral Dispute Resolution).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah
melaksanakan penyelesaian sengketa proses sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi yang bersifat
cepat, sederhana, dan tanpa biaya. Mekanisme yang berarti bahwa metode formal
mengenai tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilaksanakan dengan
mengacu pada perundang-undangan dan peraturan Bawaslu. Sengketa proses
umumnya disebabkan oleh perbedaan penafsiran persyaratan administrasi dan
verifikasi dukungan pemilih pada tahapan pencalonan. Meskipun telah berjalan
sesuai prinsip keadilan pemilu, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa
keterbatasan waktu, kompleksitas administrasi, serta pemahaman teknis peserta
pemilu yang belum merata.
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini menyoroti 11 permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diselesaikan melalui mediasi dan 1
permohonan yang diselesaikan melalui adjudikasi di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
Adanya mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu mampu
membantu permasalahan tidak menumpuk di Mahkamah Konstitusi (MK).
Rekomendasi yang diberikan terdiri atas optimalisasi Silon, persiapan yang lebih
matang dan pemahaman yang lebih dalam terkait pencalonan dan sengketa proses
Pemilu kepada bakal calon perseorangan Provinsi DKI Jakarta, penyempurnaan
sarana dan prasarana ruang penyelesaian sengketa serta penambahan SDM yang
mumpuni dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu.
Kata kunci: sengketa proses pemilu, calon perseorangan, Bawaslu, keadilan
pemilu.
No. 27 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item