JAYANTHY, WENUGOBAL and Budiharto, Budiharto and Mahmudah, Siti (2020) ANALISIS HUKUM PENUNDAAN INITIAL PUBLIC OFFERING PT NARA HOTEL INTERNASIONAL TBK. OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. _106 Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 106Wenugobal Jayanthy-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text 106Wenugobal Jayanthy-abstrak.pdf Download (11kB)
	Text 106Wenugobal Jayanthy-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text 106Wenugobal Jayanthy-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text 106Wenugobal Jayanthy-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text 106Wenugobal Jayanthy-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text 106Wenugobal Jayanthy-dapus.pdf Download (80kB)

Abstract

Setiap perusahaan yang berkeinginan masuk ke dalam pasar modal untuk memperoleh penambahan modal akan melakukan proses penawaran umum perdana atau yang biasa disebut sebagai Initial Public Offering. Aturan terkait syarat-syarat suatu perusahaan dapat melakukan IPO dan kewajiban prosedural yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sebagai calon emiten telah diatur dalam undang-undang. Kelebihan yang ditawarkan saat perusahaan melakukan IPO menarik banyak pihak untuk terlibat, termasuk di dalamnya PT Nara Hotel Internasional tbk. Nara telah mendapatkan pernyataan pendaftaran efektif dari OJK. Pada perkembangannya, proses IPO Nara tidak berjalan lancar dikarenakan mengalami hambatan, yaitu dilakukannya penundaan IPO oleh OJK. Tindakan tersebut dilakukan dikarenakan munculnya aduan yang bersumber dari investor terkait
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Nara. Penundaan IPO oleh OJK merupakan permasalahan yang baru di Indonesia. Untuk mengatasi kerugian yang dihadapi oleh investor yang telah menanamkan dananya pada calon emiten, maka diperlukan suatu pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap investor.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penundaan IPO oleh OJK dalam UUPM dan UUOJK serta perlindungan hukum investor terhadap penundaan IPO. Metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum yang berlaku dan
penerapan norma hukum tersebut.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan IPO yang
dilakukan oleh OJK belum diatur secara jelas dalam UUPM dan UUOJK. Namun, penundaan tersebut dilakukan cenderung didasarkan pada kewenangan OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas dalam pasar modal untuk memeriksa dan menyelidiki setiap munculnya aduan investor terkait dugaan praktik pelanggaran dalam pasar modal. Perihal perlindungan hukum terhadap investor, UUPM, UUPT, dan UUOJK memberikan perlindungan hukum terhadap investor atas dilakukannya
suatu pelanggaran dalam proses IPO yang menyebabkan penundaan.
Kata kunci: Pasar Modal, Initial Public Offering, Penundaan IPO,
Pelanggaran Pasar Modal, Perlindungan Hukum Investor

Actions (login required)

View Item