WINDARI, WINDARI and Herawati, Ratna and Indarja, Indarja (2020) TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PENGAWAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH DI INDONESIA. _052 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WINDARI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text WINDARI - abstrak.pdf Download (107kB)
	Text WINDARI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text WINDARI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text WINDARI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text WINDARI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (820kB)
	Text WINDARI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text WINDARI - dapus.pdf Download (126kB)

Abstract

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Untuk menjalankan pemerintahan di tingkat daerah diperlukan adanya landasan hukum yaitu berupa peraturan daerah. Saat ini terdapat 3 lembaga pengawas yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah di Indonesia, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Dewan Perwakilan Daerah.
Metode penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara dan menggunakan analisa data yaitu analisa kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, baru terdapat 2 lembaga yang sudah menjalankan tugas dan fungsi tersebut yaitu Kementerian Dalam Negeri yang hanya berfokus pada pengawasan rancangan peraturan daerah dan Kementerian Hukum dan HAM yang mengawasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang sudah berjalan. sedangkan 1 lembaga yaitu DPD dalam hal ini belum menjalankan tugas pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah disebabkan belum adanya peraturan pelaksana sebagai pedoman pelaksanaan. Selain itu, belum terdapat sinkronisasi antar lembaga dalam menjalankan pengawasan menyebabkan setiap lembaga berjalan sendiri-sendiri. Kata Kunci : Pengawasan, Peraturan Daerah, Tugas, Fungsi.

Actions (login required)

View Item