SIMANJUNTAK, SUPRIARDOYO and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2020) REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PRESIDEN. _019 PDN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Supriardoyo Simanjuntak - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text Supriardoyo Simanjuntak - abstrak.pdf Download (155kB)
	Text Supriardoyo Simanjuntak - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB)
	Text Supriardoyo Simanjuntak - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	Text Supriardoyo Simanjuntak - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text Supriardoyo Simanjuntak - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (946kB)
	Text Supriardoyo Simanjuntak - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text Supriardoyo Simanjuntak - dapus.pdf Download (410kB)

Abstract

Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak pidana pencemaran nama baik Presiden dalam Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 RKUHP menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang berpandangan bahwa reformulasi ini sebagai wujud
membungkam kebebasan berpendapat namun disisi lain juga ada yang berpandangan bahwa reformulasi ini sebagai wujud melindungi harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan berbasis ilmu hukum yang mengkaji pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik Presiden dalam hukum positif dan melakukan kajian perbandingan dengan negara lain. sehingga yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 serta Bagaimana reformulasi tindak pidana pencemaran nama baik Presiden dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa konsep pencemaran nama baik Presiden dalam RKUHP merupakan
sebuah jalan tengah di satu sisi tetap memberikan perlindungan terhadap Pribadi Presiden sebagai kepala negara yang mempunyai posisi strategis sehingga kualifikasi delik digeser menjadi delik aduan dan disisi lain sebagai kebijakan untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.
Kata Kunci: Reformulasi Kebijakan, Pencemaran Nama Baik, Presiden

Actions (login required)

View Item