RAHADIANTO, FIKRI and Soponyono, Eko and Astuti, A.M. Endah Sri (2020) PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. _013 PDN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FIKRI RAHADIANTO - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB)
	Text FIKRI RAHADIANTO - abstrak.pdf Download (194kB)
	Text FIKRI RAHADIANTO - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (558kB)
	Text FIKRI RAHADIANTO - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB)
	Text FIKRI RAHADIANTO - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text FIKRI RAHADIANTO - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (807kB)
	Text FIKRI RAHADIANTO - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text FIKRI RAHADIANTO - dapus.pdf Download (562kB)

Abstract

Terorisme menjadi sebuah kondisi dengan perhatian cukup besar di
Indonesia karena terjadi dengan karakternya yang dramatis dan tiba-tiba. Terorisme dilakukan oleh berbagai macam organisasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Negara berupaya untuk memerangi terorisme dengan berbagai macam cara termasuk dengan dibentuknya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang terorisme. Maka berdasarkan Asas lex spesialis derogat legi generalis, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menyampingkan hukum yang bersifat umum.
Tujuan Penulisan Hukum ini tidak lain untuk dapat mengkaji Peran dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam mencegah dan mengatasi tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta bagaimana pembaharuan Hukum Pidana dalam mengatur Tindak Pidana Terorisme di masa sekarang dan mendatang. Setiap orang atau organisasi bisa jadi melakukan perbuatan tindak Pidana Terorisme apabila sudah terpapar paham ideologi yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi Terorisme serta tidak memiliki pemahaman bernegara yang baik.
Dalam penelitian hukum ini, metode pendekatan yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian empirik. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya untuk menganalisa penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah empirik.
Disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah dalam rangka pencegahan terorisme dan radikalisme serta bagaimana peran dan fungsi lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pemberantasan terorisme seperti Polisi, TNI, dan BNPT dapat melaksanakan
fungsi dan peran lembaganya masing-masing terhadap terorisme. Pembaharuan Hukum Pidana juga dipersiapkan untuk mencegah terorisme atau perbuatan lain yang dapat menimbulkan tindakan terorisme ke depannya seperti Pencucian Uang, Korupsi, dll.
Saran yang dapat penulis sampaikan adalah guna untuk mencegah tindak Pidana Terorisme di kemudian hari oleh Pemerintah perlu adanya optimalisasi terhadap Undang-Undang yang mengatur terorisme serta peran dan fungsi lembaga-lembaga didalamnya dalam mencegah aksi terorisme.
Kata Kunci : Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peran Tentara Nasional Indonesia

Actions (login required)

View Item