DIANITA, DIANITA and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2020) KRIMINALISASI ILLICIT ENRICHMENT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. _025 PDN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DIANITA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (615kB)
	Text DIANITA - abstrak.pdf Download (167kB)
	Text DIANITA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (609kB)
	Text DIANITA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (636kB)
	Text DIANITA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text DIANITA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (759kB)
	Text DIANITA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text DIANITA - dapus.pdf Download (418kB)

Abstract

Meskipun Indonesia telah meratifikasi United Nations Against Corruption, 2003 (UNCAC, 2003) terdapat beberapa norma yang belum mampu diakomodir oleh hukum pidana pemberantasan korupsi nasional. Salah satu norma tersebut mengenai perbuatan illicit enrichment atau memperkaya diri secara tidak sah yang
belum diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan illicit enrichment sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk memformulasikan kriminalisasi illicit enrichment sebagai delik korupsi yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder, yang menekankan pada studi
kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa praktik perbuatan illicit enrichment sudah semakin marak, seperti dalam kasus atas nama terdakwa Bahasyim Assifie dan Dhana Widyatmika dengan menggunakan Pasal 12 UU Tipikor dan Pasal 3 UU TPPU yang berbeda dari hakikat illicit enrichment sebagaimana diatur dalam UNCAC, 2003. Melihat praktik penegakan hukum, maka
perlu dilakukan kriminalisasi perbuatan memperkaya diri secara tidak sah atau illicit enrichment melalui revisi UU Tipikor maupun KUHP. Formulasi kriminalisasi illicit enrichment memuat 5 (lima) unsur yaitu adanya subjek atau pelaku, adanya jangka waktu tertentu, adanya tindakan memperkaya diri sendiri, adanya kesenjangan, dan tidak adanya alasan yang sah atau dasar pembenar peningkatan kekayaan tersebut.
Kata Kunci : Kriminalisasi, Illicit Enrichment, Tindak Pidana Korupsi

Actions (login required)

View Item