Search for collections on Undip Repository

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN RESTITUSI PADA KORBAN TINDAK PIDANA. _015 PDN 2020

KURNIAWAN, SANDI and Rozah, Umi and Astuti, A.M. Endah Sri (2020) PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN RESTITUSI PADA KORBAN TINDAK PIDANA. _015 PDN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of SANDI KURNIAWAN - cover.pdf] Text
SANDI KURNIAWAN - cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (665kB)
[thumbnail of SANDI KURNIAWAN - abstrak.pdf] Text
SANDI KURNIAWAN - abstrak.pdf

Download (202kB)
[thumbnail of SANDI KURNIAWAN - bab 1.pdf] Text
SANDI KURNIAWAN - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (447kB)
[thumbnail of SANDI KURNIAWAN - bab 2.pdf] Text
SANDI KURNIAWAN - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (382kB)
[thumbnail of SANDI KURNIAWAN - bab 3.pdf] Text
SANDI KURNIAWAN - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (433kB)
[thumbnail of SANDI KURNIAWAN - bab 4.pdf] Text
SANDI KURNIAWAN - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (726kB)
[thumbnail of SANDI KURNIAWAN - bab 5.pdf] Text
SANDI KURNIAWAN - bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (206kB)
[thumbnail of SANDI KURNIAWAN - dapus.pdf] Text
SANDI KURNIAWAN - dapus.pdf

Download (330kB)

Abstract

Tindak Pidana atau kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yakni korban tindak pidana, namun dalam prakteknya hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan. Salah satu perwujudan dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi
manusia bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana adalah adanya hak ganti kerugian yang dimiliki oleh korban berupa restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian dari pelaku kejahatan terhadap korban. Namun meskipun demikian dalam praktiknya pelaksanaan restitusi masih memiliki banyak kendala baik dari
segi peraturan maupun dalam penegakan hukumnya.
Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui dan menganalisis aturan-aturan hukum positif yang mengatur tentang restitusi saat ini, dan kedua untuk mengetahui bagaimana pengaturan restitusi yang ideal di masa mendatang serta
memberikan gagasan penulis dalam pembaharuan kebijakan restitusi bagi korban tindak pidana.
Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utamanya. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode
kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.
Hasil penelitian menentukan bahwa kebijakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana dalam hukum positif Indonesia terdapat di tujuh peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya seperti UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta beberapa
peraturan lain. Namun, dari sekian banyak ketentuan tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam kebijakan pelaksanaan pemberian restitusi, dimanasebuah ketentuan yang seharusnya dapat menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi korban, justru menimbulkan kebingungan dan dalam beberapa kasus membuat korban menjadi korban untuk kedua kalinya.
Kata Kunci : Restitusi, Kebijakan, Korban, Tindak Pidana

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Restitusi, Kebijakan, Korban, Tindak Pidana
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 10 Feb 2026 03:11
Last Modified: 12 Feb 2026 03:00
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/44881

Actions (login required)

View Item View Item