DEWANTARA, SUDRAJAT and Rozah, Umi and Sukinta, Sukinta (2018) PENERAPAN KETENTUAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERDAKWA PADA KASUS EROR IN PERSONA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA. _PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Sudrajat Dewantara - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB)
	Text Sudrajat Dewantara - abstrak.pdf Download (12kB)
	Text Sudrajat Dewantara - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text Sudrajat Dewantara - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)
	Text Sudrajat Dewantara - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (31kB)
	Text Sudrajat Dewantara - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text Sudrajat Dewantara - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text Sudrajat Dewantara - dapus.pdf Download (127kB)

Abstract

Penangkapan dan penahanan merupakan wewenang yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang. Ketidakcermatan Penyidik dalam menjalankan wewenang tersebut seringkali menimbulkan Permasalahan baru yaitu kesalahan penangkapan atau dalam hukum pidana sering dikenal dengan Error in Persona. Ganti kerugian dan Rehabilitasi adalah upaya hukum yang dijamin oleh undang undang saat seseorang menjadi korban dalam kasus Error in Persona. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah tanggung jawab dan hambatan yang dihadapi Korban salah tangkap dalam mengajukan haknya untuk meminta ganti kerugian dan rehabiitasi.
Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Penelitian dilaksanakan melalui penelitian pustaka dan studi terhadap putusan hakim yang terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kurang maksimal. Hambatan internal yang timbul dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi berkaitan erat dengan peraturan mengenai ganti kerugian yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan pola pikir masyarakat yang mengedepankan kekeluargaan. Sedangkan hambatan eksternal yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi yang di berikan oleh undang-undang dan Prosedur serta pemberian hak ganti kerugian yang sangat lama.
Kata kunci : Prosedur pemberian, Ganti kerugian dan Rehabilitasi, Eror in Persona.

Actions (login required)

View Item